Prabowo Panggil Menteri dan Gubernur BI Bahas BUMN Ekspor Danantara
Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri kabinet serta Gubernur Bank Indonesia (BI) ke Istana Negara, Kamis (21/5/2026), dalam rangka membahas percepatan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor. Rapat koordinasi yang dikemas dalam agenda working lunch ini menandai babak baru konsolidasi kebijakan ekonomi nasional, terutama yang berkaitan dengan optimalisasi sumber daya alam dan peningkatan devisa negara. Rapat berlangsung sekitar dua jam dengan fokus utama pada implementasi PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Keputusan ini sekaligus menepis isu yang beredar terkait potensi perombakan kabinet yang disebut-sebut akan dilakukan pada Jumat (5/6/2026). Staf Khusus Presiden, Fadjroel Rachman, menegaskan bahwa hingga saat ini Presiden belum memiliki agenda resmi terkait perubahan susunan kabinet, di tengah tugas besar transformasi BUMN ini.
BUMN Ekspor Fokus pada Tiga Komoditas Strategis
Menjawab berbagai spekulasi yang beredar di pasar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan bertindak sebagai marketing facility atau fasilitator pemasaran tunggal untuk tiga komoditas unggulan: batu bara, crude palm oil (CPO), dan paduan besi (ferroalloy). Kebijakan ini secara resmi mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dengan masa transisi hingga akhir Agustus.
“Mekanisme ini dimaksudkan untuk memperkuat bargaining position Indonesia di pasar global sekaligus menutup celah kebocoran devisa yang selama ini merugikan negara melalui praktik under-invoicing,” ujar Airlangga dalam keterangan pers setelah rapat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut membawa laporan studi yang mengungkap adanya indikasi manipulasi harga ekspor yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan besar.
Penguatan Holding dan Proyeksi Dana Kelolaan
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani melaporkan progres pembentukan struktur holding di bawah bendera Danantara. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 yang memperluas kewenangan Danantara, termasuk dalam pengelolaan dividen BUMN dan pembentukan holding investasi baru.
Presiden Prabowo juga sebelumnya mengunjungi kantor Danantara pada Kamis (4/6/2026) untuk mendengarkan laporan tentang penguasaan teknologi dan kerja sama robotik lintas bangsa. Sebagai informasi, total aset yang dikelola oleh Danantara diperkirakan mencapai sekitar USD 900 miliar hingga USD 1 triliun, termasuk kekayaan dari holding BUMN seperti Pertamina, PLN, dan Inalum.
Sementara itu, pihak Istana menyatakan bahwa Presiden secara rutin memantau langsung berbagai proyek strategis di bawah koordinasi Danantara. “Bapak Presiden memang sering berkunjung karena Danantara ini menjalankan program prioritas nasional, termasuk hilirisasi dan industrialisasi,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menanggapi pertanyaan soal intensitas komunikasi yang meningkat belakangan ini.
Dampak terhadap Sektor Swasta dan Prospek ke Depan
Bagi kalangan industri, langkah ini disambut dengan beragam respons. Beberapa asosiasi eksportir menyatakan kehati-hatian terkait mekanisme transisi, terutama soal pelaporan dan penanganan kontrak yang sudah berjalan. Namun, pemerintah memastikan bahwa kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) tetap berjalan seperti biasa, hanya saja pelaksanaannya beralih ke BUMN. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, “Aturan-aturan DMO tidak berubah. Perubahannya adalah eksportirnya menjadi BUMN ekspor.”
Dengan beroperasinya PT Danantara Sumber Daya Indonesia, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam hingga 15–20 persen dalam dua tahun ke depan, sekaligus menekan angka fraud dalam tata niaga ekspor yang selama ini menggerus pendapatan hingga triliunan rupiah per tahun.
Analitis ke Depan
Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia menandai langkah berani pemerintah dalam sentralisasi tata kelola ekspor. Ke depan, implementasi kebijakan ini akan menghadapi tantangan utama dalam aspek transisi dan compliance dari eksportir swasta.
Kolaborasi antara Danantara dan BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) akan menjadi kunci utama untuk memastikan peningkatan cadangan devisa. Jika mekanisme ini berhasil, Indonesia berpotensi mengurangi ketergantungan pada pasar keuangan global dan memiliki ketahanan yang lebih kuat menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik global.
Internal Link :
“IMF peringatkan resesi global 2026” — /ekonomi-global/imf-peringatan-resesi-global-2026/
“Proyeksi ekonomi global OECD turun ke 2,1%” — /ekonomi-global/proyeksi-ekonomi-global-oecd-2026-21-persen/
“China potong harga bensin diesel” — /ekonomi-global/china-potong-harga-bensin-diesel-kedua-kali-perang-iran-2026/
“Azerbaijan pacu green growth pasca COP29” — /impact-global/green-growth-azerbaijan-energy-transisi-cop29-2026/
“Demo-Cit 2026: wadah diskusi global bagi akademisi dan praktisi” — /academic/demo-cit-2026-call-for-participation-youth-legislator-academy/
