Qatar Bantah Dukung ICC, Sebut Klaim Israel Upaya Hindari Pertanggungjawaban
Qatar bantah dukung ICC Netanyahu dalam sebuah pernyataan resmi yang langsung menyebut tuduhan itu sebagai kebohongan yang difabrikasi untuk melindungi Israel dari akuntabilitas internasional.
Kantor Media Internasional Qatar menyatakan bahwa upaya terbaru yang mengaitkan Doha dengan diskusi tidak pantas bersama pejabat Pengadilan Kriminal Internasional — yang disebut-sebut terkait potensi surat perintah penangkapan untuk pejabat Israel — sepenuhnya tidak benar. Qatar menyebut tuduhan itu sebagai upaya terencana untuk mengalihkan perhatian dari tindakan Israel sendiri.
Persoalan ini bermula dari sebuah laporan opini yang diterbitkan Wall Street Journal pada akhir April. Laporan itu mengklaim bahwa berdasarkan pernyataan saksi yang disampaikan ke FBI dan didukung rekaman audio, Qatar disebut menjanjikan akan “menjaga” jaksa ICC Karim Khan apabila ia melanjutkan penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Khan sendiri sebelumnya telah cuti dari jabatannya sejak Mei 2025 menyusul penyelidikan atas tuduhan pelecehan seksual yang ia bantah keras. Penyelidikan PBB menemukan adanya bukti kontak seksual tanpa persetujuan, dan laporan itu juga menyebutkan bahwa Khan pernah meminta penuduhnya untuk menarik kembali laporannya, dengan menyebut soal surat perintah penangkapan Palestina sebagai pertimbangan.
Qatar balik menyebut klaim tersebut sebagai upaya Israel untuk menghindari pertanggungjawaban hukum internasional. Pernyataan resmi Doha menyebut tuduhan ini dimotori pejabat-pejabat Israel yang sudah berulang kali menyebarkan informasi menyesatkan tentang Qatar melalui kebocoran selektif demi kepentingan mereka sendiri, dan bahwa tuduhan semacam ini sudah berulang kali terbukti tidak berdasar.
Posisi Qatar dalam konflik ini memang tidak sederhana. Doha menjalankan peran sebagai mediator utama dalam perang antara Israel dan Hamas, dengan beberapa pemimpin Hamas yang berbasis di Qatar. Israel telah lama melancarkan kampanye untuk memojokkan Qatar atas peran mediasi itu, menuduh Doha mendukung Hamas — sesuatu yang selalu dibantah Doha, dengan alasan bahwa hubungan itu diketahui semua pihak, termasuk Amerika Serikat.
Netanyahu sendiri memanfaatkan laporan Wall Street Journal itu untuk kembali menyerang ICC, menyebutnya sebagai institusi korup dan tidak bermoral yang seharusnya ditutup.
Kantor perdana menteri Israel menyatakan bahwa surat perintah penangkapan yang diterbitkan ICC terhadap Netanyahu tidak memiliki dasar hukum, dan menyebut pengadilan itu sebagai platform untuk lawfare yang digunakan oleh rezim-rezim nakal.
Dalam rekaman yang dikutip WSJ, manajer operasi intelijen swasta yang terkait dengan kasus ini terdengar menyebut bahwa kliennya tidak terkejut dengan klaim soal dukungan Qatar kepada Khan, dengan mengatakan “semuanya dalam konteks surat perintah itu.” Tidak ada bukti langsung yang menghubungkan pemerintah Qatar secara resmi dengan klaim tersebut.
Yang menjadi pertaruhan bukan hanya nama baik Qatar. Di balik kontroversi ini ada pertanyaan yang lebih dalam: sejauh mana proses hukum internasional seperti ICC rentan terhadap tekanan geopolitik, baik dari negara yang menolak yurisdiksinya maupun dari pihak yang berkepentingan dengan hasilnya. Selama pertanyaan itu belum terjawab dengan transparan, tuduhan seperti ini akan terus muncul — dan akan terus dibantah.
Internal link:
- “konflik Gaza Lebanon” — /konflik-dunia/gaza-lebanon-gencatan-dilanggar-2026/
- “pengungsi Lebanon” — /konflik-dunia/pengungsi-lebanon-generasi-terbuang-2026/
- “ekonomi Lebanon” — /konflik-dunia/ekonomi-lebanon-anjlok-konflik-2026/
- “gencatan senjata AS-Iran” — /konflik-dunia/gencatan-senjata-as-iran-rapuh-2026/
- “BRICS dan dinamika Timur Tengah” — /geopolitik/brics-fmm-new-delhi-iran-uae-selat-hormuz-2026/
