Hotel Sultan Kembali Jadi Aset Negara, Komisi XIII DPR Kawal Pengelolaan Transparan dan Produktif

Setelah polemik hukum yang berlarut selama delapan tahun, negara secara resmi mengambil alih aset Hotel Sultan pada 18 Juni 2026. Kini, fokus beralih pada pengelolaan dan pemanfaatan kawasan strategis di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengawal agar pengelolaannya tak hanya sah secara hukum, tetapi juga transparan, produktif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah menegaskan bahwa pengambilalihan ini adalah pelaksanaan putusan hukum yang berkekuatan tetap, yang menyatakan Hotel Sultan sebagai aset milik negara. Lahan tersebut merupakan aset negara yang dibebaskan pada 1959 untuk pembangunan Asian Games IV. Proses pengambilalihan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama aparat gabungan, dan proses pengosongan aset berlangsung selama satu bulan untuk selanjutnya dikelola oleh Danantara. Pengambilalihan ini menjadi penegasan bahwa negara hadir untuk menjaga aset-aset strategis yang seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah berencana mengubah kawasan ini menjadi ikon baru Indonesia. Danantara akan merancang ulang pengelolaannya, dan pemerintah sedang menjajaki investor dari dalam dan luar negeri. Kawasan ini diarahkan menjadi pusat bisnis modern yang terintegrasi dengan GBK, mencakup area seluas sekitar 200 hektare. Akan dibangun fasilitas komersial, hotel modern, fasilitas olahraga berstandar internasional seperti untuk tenis dan akuatik, serta ruang serbaguna yang terintegrasi dengan Jakarta Convention Center. Tujuannya adalah meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi, dan mendorong sport tourism di kawasan GBK yang sudah menjadi ikon olahraga dan hiburan nasional.

Komisi XIII DPR RI memiliki peran penting dalam mengawal proses pengelolaan aset negara ini. Anggota dewan menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, penunjukan investor, hingga pelaksanaan operasional. Mereka juga menekankan agar pengelolaan Hotel Sultan tidak hanya berorientasi pada keuntungan komersial semata, tetapi juga harus memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Beberapa anggota Komisi XIII bahkan mengusulkan agar sebagian kawasan dikembangkan sebagai ruang publik terbuka dan pusat kegiatan olahraga masyarakat, bukan semata-mata kawasan bisnis eksklusif.

Meski telah dikuasai negara, sengketa ini menyisakan kontroversi. Pontjo Sutowo dari pihak pengelola sebelumnya menyatakan bahwa Hotel Sultan dibangun tanpa uang negara dan merupakan hasil investasi swasta selama puluhan tahun. Namun, pemerintah menegaskan bahwa aset tersebut adalah milik negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengambilalihan ini adalah penegakan hukum yang tidak bisa ditawar, dan semua pihak diminta untuk menghormati proses hukum yang telah berjalan. Pernyataan kontroversial dari pihak pengelola sebelumnya dinilai tidak berdasar karena negara memiliki bukti-bukti kepemilikan yang kuat dan telah melalui proses peradilan yang panjang.

Hotel Sultan sendiri memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan olahraga dan pariwisata Indonesia. Berdiri di kawasan Senayan yang menjadi pusat kegiatan olahraga nasional, hotel ini pernah menjadi saksi berbagai peristiwa penting dan menjadi tempat menginap para atlet serta pejabat negara. Kini, setelah kembali menjadi milik negara, diharapkan hotel ini dapat kembali berjaya dengan pengelolaan yang lebih profesional dan transparan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Pemerintah berkomitmen mengelola aset negara ini secara profesional dan transparan. Dengan pengelolaan yang baik, Hotel Sultan tidak hanya akan menjadi aset berharga bagi negara, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan pengelolaan aset negara yang lebih baik dan berkeadilan. Kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat bisnis, olahraga, dan hiburan yang terintegrasi, yang dapat meningkatkan daya tarik Jakarta sebagai tujuan investasi dan pariwisata. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah pengelolaan akan menjadi kunci keberhasilan, memastikan bahwa Hotel Sultan benar-benar menjadi aset yang produktif dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar properti mewah yang hanya dinikmati segelintir pihak.