Maroko Bandingkan Ceuta-Melilla dengan Gibraltar, Spanyol Tegaskan Perbedaan Status Hukum
A group of migrants approach the border post to make their way back to Morocco, escorted by Spanish infantry soldiers, in the Spain's north African enclave of Ceuta, on August 2, 2026. At least 72 people died during the mass influx in recent days of migrants into Spain's Ceuta enclave, when tens of thousands of people mostly swam around the border post from Morocco, local officials said today. Most of the estimated 60,000 people who rushed into Spain's north African territory have returned to Morocco since
Perbandingan Maroko antara Ceuta dan Melilla dengan Gibraltar merupakan strategi politik yang kuat secara retoris, namun secara hukum internasional dan historis dianggap lemah oleh Spanyol. Bagi Maroko, perbandingan ini adalah tentang konsistensi dan menyelesaikan dekolonisasi, sementara bagi Spanyol, ini adalah perbandingan yang keliru dan menyesatkan tentang status hukum yang sangat berbeda.
Maroko menggunakan analogi ini untuk membangun argumen bahwa Spanyol menerapkan standar ganda dan berupaya menciptakan momentum politik bagi klaimnya. Maroko berpendapat bahwa karena Gibraltar berada di Semenanjung Iberia dan merupakan peninggalan kolonial yang harus dikembalikan ke Spanyol, maka Ceuta dan Melilla yang secara geografis berada di daratan Afrika dan terpisah dari Spanyol harus dikembalikan ke Maroko sebagai bagian dari penyelesaian dekolonisasi yang adil.
Selain itu, Maroko menunjukkan bahwa Spanyol sendiri secara agresif menuntut Gibraltar melalui retorika anti-kolonial dan resolusi PBB, sehingga tidak adil jika Spanyol menolak logika yang sama untuk Ceuta dan Melilla. Namun, ini mengabaikan perbedaan status hukum fundamental di bawah PBB. Klaim historis Maroko juga lemah karena kedua kota berada di bawah kekuasaan Spanyol dan Portugal jauh sebelum Maroko berdiri sebagai negara modern pada tahun 1956.
Spanyol dengan tegas menolak analogi tersebut karena perbedaan mendasar dalam status hukum dan sejarah. Gibraltar secara resmi terdaftar oleh PBB sebagai Wilayah Non-otonom yang menunggu dekolonisasi, sementara PBB tidak pernah memasukkan Ceuta dan Melilla dalam daftar tersebut, yang berarti secara internasional diakui sebagai bagian integral dari Spanyol. Perbedaan ini menjadi dasar utama penolakan Spanyol terhadap perbandingan yang dibuat oleh Maroko.
Spanyol juga berargumen bahwa kekuasaannya atas Ceuta dan Melilla sudah berlangsung selama berabad-abad, jauh sebelum Maroko ada, dan didasarkan pada perjanjian internasional seperti Perjanjian Lisbon 1668 untuk Ceuta. Kedua kota telah terintegrasi penuh ke dalam konstitusi Spanyol, penduduknya adalah warga negara Spanyol yang memilih dalam pemilu Eropa, dan keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan wilayah Spanyol di daratan Eropa.
Sementara itu, Gibraltar adalah koloni yang diperoleh melalui penaklukan pada tahun 1704 dan diserahkan secara permanen kepada Inggris melalui Perjanjian Utrecht 1713, sementara Spanyol berpendapat Ceuta dan Melilla tidak pernah menjadi koloni. Perbedaan-perbedaan ini menjadikan perbandingan Maroko sebagai analogi yang menyesatkan di mata Madrid dan komunitas internasional.
Ke depan, sengketa Ceuta dan Melilla akan terus menjadi isu bilateral yang kompleks antara Spanyol dan Maroko. Meskipun perbandingan dengan Gibraltar digunakan oleh Maroko sebagai alat politik, secara hukum internasional posisi Spanyol dinilai lebih kuat. Penyelesaian sengketa ini membutuhkan dialog yang berkelanjutan dan pendekatan yang saling menghormati antara kedua negara, serta pengakuan terhadap aspirasi penduduk setempat yang mayoritas ingin tetap menjadi bagian dari Spanyol. Masyarakat internasional diharapkan dapat membantu memfasilitasi dialog konstruktif antara kedua negara untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan atas sengketa teritorial yang telah berlangsung lama ini.
