Guyuran Banpres Rp40 Miliar untuk Karhutla di Jambi: Antara Suntikan Logistik dan Tuntutan Akuntabilitas Anggaran
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100?
ininih.com, JAMBI — Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi kembali mendapatkan suntikan tenaga fiskal yang tidak sedikit. Sebanyak empat pemerintah kabupaten di Jambi—yakni Kabupaten Tebo, Bungo, Merangin, dan Muaro Jambi—resmi menerima tambahan Bantuan Presiden (Banpres) senilai total Rp40 miliar, di mana masing-masing daerah mendapatkan alokasi Rp10 miliar untuk memperkuat logistik dan peralatan petugas di lapangan.
Kabar ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris dalam rapat terkait bantuan presiden yang turut dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di VIP Room Bandara Sultan Thaha Jambi, Selasa (27/10/2026). Penambahan dana ini melengkapi kucuran sebelumnya, di mana Pemprov Jambi sempat menerima banpres sebesar Rp30 miliar, disusul sejumlah kabupaten lain seperti Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, hingga Sarolangun dengan nominal bervariasi.
Dari sudut pandang permukaan, kucuran dana segar hingga puluhan miliar rupiah ini tentu menjadi angin segar. Di atas kertas, logistik yang memadai dan peralatan satgas yang mumpuni adalah kunci utama untuk menjinakkan si jago merah sebelum meluas. Namun, sebagai media yang mengusung jurnalisme cerdas dan kritis, kucuran dana besar ini justru harus dibarengi dengan pertanyaan fundamental: seberapa transparan dan efektifkah alokasi anggaran darurat ini dikelola oleh pemerintah daerah?
Pengalaman masa lalu kerap menunjukkan bahwa penanganan darurat bencana alam sering kali menjadi celah bagi birokrasi untuk membelanjakan anggaran secara reaktif tanpa pengawasan ketat. Ketika Gubernur Al Haris menyebutkan bahwa anggaran tersebut difokuskan untuk pengadaan logistik pendukung dan peralatan penting bagi satgas, publik di Jambi tentu menuntut adanya prinsip keterbukaan informasi. Jangan sampai dana miliaran rupiah ini habis terserap untuk kegiatan seremonial atau pengadaan yang kurang tepat sasaran, sementara para personel pemadam di tingkat tapak—termasuk para pejuang Manggala Agni dan relawan—masih kerap berjibaku dengan keterbatasan fasilitas di lahan gambut yang membara.
Terlebih lagi, kunjungan berkala Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Jambi dalam dua bulan terakhir menunjukkan betapa seriusnya pusat menyoroti titik-titik api di wilayah ini. Gubernur Al Haris mengklaim bahwa secara umum kondisi karhutla di Jambi mulai mereda dan fokus dialihkan pada pemadaman sisa kebakaran di lahan gambut.
Meski demikian, meredanya api di permukaan tidak boleh membuat pemerintah terlena. Karhutla bukan sekadar masalah memadamkan api yang menyala, melainkan persoalan pencegahan jangka panjang dan penegakan hukum tanpa kompromi terhadap korporasi maupun pihak yang dengan sengaja membakar lahan.
Banpres Rp40 miliar ini harus dilihat sebagai ujian integritas bagi keempat pemerintah kabupaten penerima. Publik Jambi tidak hanya ingin mendengar laporan bahwa dana tersebut telah habis dibelanjakan, melainkan ingin melihat bukti nyata berupa penurunan drastis potensi karhutla di masa mendatang serta akuntabilitas penggunaan setiap rupiah uang negara. Sebab, keselamatan lingkungan hidup dan hak warga atas udara bersih di Jambi terlalu mahal untuk dikompromikan dengan pengelolaan anggaran yang asal serap.
