November 21, 2026

Ladaku Disita Otoritas Taiwan karena Residu Pestisida, Produsen Sebut Barang Dikirim Jalur Nonresmi

produsen-ladaku-buka-suara-soal-produk-disita-di-taiwan-1795250300891_169

ininih.com, SURABAYA — PT Motasa Indonesia, produsen merica bubuk merek Ladaku, merespons kabar penyitaan 24 kilogram produknya oleh otoritas pengawas pangan dan obat Taiwan (Taiwan Food and Drug Administration/TFDA) terkait temuan residu pestisida. Manajemen menegaskan bahwa barang yang tertahan di perbatasan Taiwan tersebut bukan bagian dari pengiriman ekspor resmi perusahaan.

​Direktur PT Motasa Indonesia Mohammad Taib Sangaji menjelaskan bahwa produk tersebut masuk ke Taiwan melalui pihak ketiga atau pedagang perantara (trader). Akibatnya, pengiriman tersebut tidak disertai dokumen resmi pelepasan ekspor yang lazim diterbitkan perusahaan.

​”Sebelumnya kami sampaikan bahwa pengiriman ke Taiwan dalam kasus ini, adalah bukan pengiriman ekspor resmi dari perusahaan kami, namun dilakukan oleh trader. Sehingga tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung ekspor yang biasanya kami release untuk setiap proses export produk kami ke luar negeri,” ujar Sangaji dalam konferensi pers di Surabaya, Sabtu (21/11/2026).

​Duduk Perkara Temuan TFDA

​Sebelumnya, pada Selasa (17/11/2026), TFDA mengumumkan penyitaan terhadap 24 kilogram merica bubuk Ladaku yang diimpor oleh Chang Tjin Trading Co. Otoritas Taiwan mendeteksi kandungan residu pestisida cyprodinil sebesar 0,07 ppm dan fipronil sebesar 0,003 ppm.

​Angka tersebut melampaui ambang batas toleransi yang ditetapkan dalam Pasal 15 Ayat 1 butir 5 Undang-Undang Pengelolaan Keamanan Pangan dan Sanitasi Taiwan, yakni maksimal 0,05 ppm untuk sipermetrin/cyprodinil yang dirujuk otoritas setempat dan 0,002 ppm untuk fipronil. Atas dasar itu, TFDA memutuskan untuk mengembalikan atau memusnahkan produk tersebut.

​Klaim Proses Steril dan Uji Ulang Bersama BPOM

​Menanggapi isu keamanan pangan tersebut, Sangaji memaparkan protokol pengolahan di pabrik Mojokerto, Jawa Timur. Menurutnya, biji merica dari petani binaan melewati perendaman air mengalir selama 14 hari, pencucian bertekanan tinggi (double wash), pemanggangan, hingga sterilisasi uap panas untuk meluruhkan kontaminan maupun residu pestisida.

​Ia juga mengeklaim proses penggilingan dan pengemasan berlangsung otomatis di ruang steril berfilter HEPA dengan standar kebersihan mendekati industri farmasi, serta didukung sertifikasi ISO 22000, HACCP, dan masa karantina produk selama 14 hari sebelum rilis ke pasar.

​”Sebagai catatan selama kami melakukan pengujian terhadap produk kami, tidak pernah ditemukan residu pestisida pada produk Ladaku Merica Bubuk,” tegasnya sembari memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi.

​Pascapemberitaan tersebut, PT Motasa Indonesia mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan pengujian ulang menggunakan sampel arsip (keeping sample bank) dari batch produksi yang sama dengan produk yang ditahan di Taiwan.

​Celah Ekspor Trader dan Ujian Kepercayaan Pasar

​Klarifikasi produsen bahwa pengiriman dilakukan oleh trader tanpa dokumen ekspor resmi memisahkan persoalan administratif jalur distribusi dari proses produksi pabrik. Namun, di mata konsumen maupun pasar internasional, nama merek tetap menjadi pihak pertama yang menanggung dampak reputasi.

​Kasus ini menyoroti dua isu penting dalam rantai pasok industri pangan olahan nasional. Pertama, lemahnya kontrol terhadap peredaran produk di pasar luar negeri akibat praktik ekspor paralel atau pengiriman via perantara yang berada di luar pengawasan prinsipal. Kedua, perbedaan standar ambang batas residu pestisida antarnegara tujuan ekspor—di mana selisih 0,001 ppm saja sudah cukup memicu penolakan di perbatasan negara seperti Taiwan yang menerapkan batas toleransi sangat ketat.

​Bagi PT Motasa Indonesia, langkah uji ulang bersama BPOM atas sampel batch yang identik menjadi kunci pembuktian objektif. Transparansi hasil pengujian tersebut nantinya akan menentukan apakah temuan di Taiwan murni dipicu perbedaan standar regulasi dan faktor penanganan di luar jalur resmi, atau ada celah kendali mutu bahan baku yang perlu diperketat sejak hulu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *