BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Cicilan Kelas Menengah Terancam dan Ekspansi Bisnis Diuji
ininih.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) kembali menempuh jalur pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17–18 November 2026. Langkah ini diikuti kenaikan suku bunga Deposit Facility menjadi 5,25 persen dan Lending Facility menjadi 6,75 persen.
Kenaikan ini menandai kali ketiga BI mengerek suku bunga sepanjang 2026, setelah sebelumnya menambah total 100 bps pada Mei dan Juni dari level 4,75 persen menjadi 5,75 persen. Bersamaan dengan itu, BI memperkuat insentif instrumen domestic non-deliverable forward (DNDF) untuk menarik arus modal asing dan memperdalam pasar keuangan.
”Kebijakan moneter ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang makin kuat, serta upaya menjaga pencapaian sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1 persen pada 2026 dan 2027,” ujar Gubernur BI Destry Damayanti dalam konferensi pers, Rabu (18/11/2026).
Sisi Terang Kurs vs. Tekanan Cicilan Rumah Tangga
Keputusan mengerek suku bunga di tengah tekanan eksternal meletakkan BI pada posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, kebijakan ini berupaya meredam pelemahan rupiah agar tidak memicu imported inflation atau lonjakan biaya impor dan utang luar negeri. Keluarga tanpa tanggungan pinjaman berpotensi diuntungkan lewat terjaganya stabilitas harga barang impor.
Namun di sisi lain, pengamat ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai tekanan paling cepat justru akan dirasakan oleh rumah tangga—khususnya kelas menengah ke bawah—yang memiliki pinjaman berbunga mengambang (floating).
”Kenaikan BI Rate paling cepat menekan keluarga yang memiliki cicilan dengan skema bunga mengambang (floating). Bank dapat menyesuaikan bunga pinjaman setelah masa peninjauan kontrak berakhir sehingga angsuran meningkat dan ruang belanja rumah tangga menyusut,” kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/11/2026).
Calon pembeli rumah pun diprediksi menghadapi syarat kelayakan kredit yang lebih ketat, meski debitur dengan bunga tetap (fixed) masih memiliki ruang napas selama masa promosi berlangsung.
Rem Pertumbuhan dan Ujian bagi Sektor Riil
Lebih jauh, Syafruddin mengingatkan bahwa rezim suku bunga yang lebih tinggi berisiko menghambat usaha kecil dan memperlambat laju penyerapan tenaga kerja ketika dunia usaha menunda ekspansi akibat mahalnya biaya modal. Data kredit konsumsi Oktober yang hanya tumbuh 4,73 persen secara tahunan menunjukkan daya beli konsumsi memang belum sekuat kredit investasi yang masih tumbuh 21,32 persen.
”Dalam jangka panjang, kredit mahal dapat menghambat usaha kecil. Perekrutan pekerja melemah ketika perusahaan menunda ekspansi,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya perlindungan pendapatan bagi kelompok rentan agar stabilitas moneter tidak dibayar dengan menyusutnya lapangan kerja produktif.
Suku Bunga Bukan Obat Tunggal
Senada, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, memandang kenaikan BI Rate sebagai penegasan bahwa stabilitas rupiah kini mendapat porsi prioritas tinggi, meski tetap beririsan dengan risiko perlambatan ekonomi jika terlalu agresif.
Menurut Ronny, suku bunga tinggi memang dapat meningkatkan daya tarik aset rupiah dalam jangka pendek hingga menengah, tetapi efektivitasnya tetap terbatas bila tekanan kurs dipicu faktor global seperti penguatan dolar AS, kenaikan yield US Treasury, ketegangan geopolitik, atau sentimen investor.
”Jadi, suku bunga bukan satu-satunya instrumen penyelamat rupiah. Intervensi valas, pendalaman pasar keuangan, penguatan arus investasi, dan kredibilitas kebijakan fiskal juga sangat menentukan,” tegas Ronny.
Ia menambahkan, rupiah yang stabil secara berkelanjutan hanya bisa lahir dari penguatan fundamental ekonomi—mulai dari pengendalian inflasi, neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang sehat, hingga peningkatan produktivitas dan kepastian kebijakan. Tanpa sinergi kuat antara BI dan pemerintah untuk memperkuat fondasi tersebut, stabilitas nilai tukar dikhawatirkan akan terus bergantung pada suku bunga tinggi yang pada gilirannya membebani napas ekonomi domestik.
