Dituntut Rp81,8 Triliun, Duta Palma Group Gugat Legitimasi Jaksa dan Soroti Duplikasi Perkara
ininih.com, JAKARTA — Korporasi terdakwa Duta Palma Group melancarkan perlawanan hukum atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mencapai Rp81,8 triliun dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, periode 2004–2022.
Melalui kuasa hukumnya, Rinto Maha, pihak korporasi mempertanyakan konsistensi penuntutan sekaligus menggugat dasar konstitusional serta metodologi penghitungan kerugian negara yang diajukan jaksa.
Celah Duplikasi dan Putusan Kasasi
Persoalan krusial yang disoroti tim kuasa hukum adalah potensi penagihan ganda (double counting) atas objek perkara yang sama. Rinto menegaskan bahwa kasus perkebunan di Indragiri Hulu pada rentang waktu 2004–2022 sebelumnya telah diadili melalui perkara perseorangan Surya Darmadi.
Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 14 September 2023, MA menetapkan uang pengganti sebesar Rp2,23 triliun (Rp2.238.274.248.234) dan secara tegas menghapus beban pembayaran kerugian perekonomian negara sebesar Rp39,75 triliun yang sebelumnya diputus pengadilan tingkat pertama.
Namun, dalam penuntutan terhadap korporasi saat ini, JPU kembali memasukkan komponen kerugian perekonomian negara dengan nilai yang membengkak menjadi Rp73,92 triliun, sehingga total tuntutan denda dan uang pengganti mencapai Rp81,8 triliun.
Perbedaan subjek hukum antara individu dan korporasi tidak otomatis membenarkan pemulihan berulang atas aset dan kerugian yang sama. Jaksa dituntut membuktikan secara ketat bahwa konstruksi tuntutan korporasi bebas dari tumpang tindih objek yang sudah diputus di tingkat kasasi.
Pertarungan Konsep Actual Loss dan Kewenangan BPK
Selain soal duplikasi objek, pembelaan Duta Palma menyentuh perdebatan mendasar dalam hukum pidana korupsi di Indonesia: batas antara asumsi makroekonomi dan kerugian negara yang nyata (actual loss).
Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus frasa “dapat” dalam pasal korupsi, pembuktian kerugian negara tidak lagi sah jika hanya bersandar pada proyeksi atau potensi kerugian (potential loss). Kerugian perekonomian negara harus dihitung secara objektif, terukur, dan memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan perbuatan pidana.
Di sisi lain, penggunaan Pasal 603 KUHP oleh penuntut umum juga dipersoalkan dari aspek kewenangan lembaga audit. Penjelasan Pasal 603 KUHP merujuk frasa “lembaga negara audit keuangan” pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penggunaan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari lembaga di luar BPK dinilai bertentangan dengan penjelasan pasal tersebut serta mencederai asas legalitas dalam hukum pidana.
Sengketa Izin Kawasan Hutan: Administratif atau Pidana?
Pembelaan Duta Palma juga menguji penerapan prinsip ultimum remedium—hukum pidana sebagai upaya terakhir—dalam sengketa kehutanan dan perkebunan.
Tim kuasa hukum menilai pelanggaran perizinan di kawasan hutan tidak bisa serta-merta ditarik ke ranah tindak pidana korupsi. Pasal 110A dan 110B dalam kerangka UU Cipta Kerja telah menyediakan jalur penyelesaian administratif bagi keterlanjuran usaha di kawasan hutan.
Argumentasi ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 613 ayat (3) KUHP sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang menegaskan kewajiban mendahulukan pembinaan dan sanksi administratif sebelum menerapkan sanksi pidana pada regulasi sektoral.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi konsistensi peradilan tindak pidana korupsi: sejauh mana penegak hukum mampu memisahkan antara pelanggaran administratif perizinan, batas yurisprudensi kasasi Mahkamah Agung, serta validitas pembuktian kerugian perekonomian negara dalam korporasi besar.
