November 21, 2026

Bareskrim Geledah Rumah di Cipete yang Diduga Jadi Posko Makar terhadap Presiden Prabowo

direktur-tindak-pidana-narkoba-bareskrim-polri-brigjen-eko-hadi-santoso-1772193545693_169

ininih.com, JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan adanya sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga digunakan sebagai posko dalam kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurut keterangan tertulis Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro pada Rabu (18/11), posko tersebut dimiliki oleh Irjen Eko Hadi Santoso.

​Penyidik Bareskrim Polri dilaporkan telah melakukan penggeledahan serta olah tempat kejadian perkara (TKP) di kediaman tersebut pada Selasa (17/11) malam. Meskipun demikian, pihak kepolisian belum merinci barang bukti apa saja yang diamankan dari lokasi. Susatyo menyatakan bahwa detail perkembangan penyidikan baru akan dipaparkan dalam konferensi pers resmi mendatang.

​Pengungkapan lokasi posko ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan tindak pidana makar yang statusnya baru saja dinaikkan oleh Dittipidum Bareskrim Polri. Perkara ini sendiri berkelindan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, di mana Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.

​Keempat tersangka tersebut meliputi eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

​Dalam konstruksi hukum kasus penyadapan ilegal tersebut, penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 258 KUHP, dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, tiga dari empat tersangka—termasuk Eko Hadi—telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sementara Slamet Uliandi belum menjalani penahanan. Selain itu, sanksi etik berupa Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) juga telah dijatuhkan kepada Ahrie Sonta dan Eko Hadi.

​Ujian Transparansi dan Pembuktian Hukum

​Temuan awal kepolisian mengindikasikan bahwa praktik penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menyasar Presiden, melainkan juga meluas ke sejumlah pejabat menteri, tokoh politik, pengusaha, kalangan media, hingga tokoh masyarakat.

​Mengingat tingginya profil para tersangka yang melibatkan jajaran elite kepolisian hingga pejabat setingkat kepala lembaga negara, publik menanti keterbukaan informasi dan ketegasan pembuktian dari Bareskrim Polri. Pemaparan barang bukti secara komprehensif dalam konferensi pers mendatang menjadi krusial guna memastikan proses penegakan hukum terkait dugaan penyadapan dan pemufakatan makar ini berjalan akuntabel, objektif, dan bebas dari spekulasi politik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *