MK Lempar Bola Panas Ijazah Gibran ke Parlemen, Jokowi Layangkan Respon Diplomatik
ininih.com, JAKARTA – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian bergulir kencang usai rangkaian putusan yudisial memantik kontroversi baru di panggung politik nasional. Menanggapi eskalasi geopolitik domestik tersebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memilih memberikan respons diplomatis dengan menekankan pentingnya menghormati seluruh koridor hukum dan aturan main konstitusi.
”Ya kita hormati seluruh proses hukum yang ada, juga kita hormati hak-hak yang ada di konstitusi kita,” ujar Jokowi usai menghadiri persidangan terkait tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11).
Dualisme Putusan Lembaga Peradilan
Meskipun narasi yang disampaikan Jokowi terkesan tenang dan terukur, realitas politik di balik wacana pemakzulan ini menyimpan dinamika hukum yang terbilang kompleks:
- Putusan Mahkamah Agung (MA): Pada Jumat (30/10), MA mengabulkan gugatan pemohon HM Subhan dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan SMA milik Gibran—yang digunakan sebagai berkas syarat pendaftaran Pilpres 2024—secara hukum tidak sah.
- Sikap Mahkamah Konstitusi (MK): Pada sidang Selasa (6/10), MK menyatakan tidak menemukan bukti valid keberadaan ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan jenjang SMA/sederajat sesuai UU Pemilu.
- Batas Kewenangan: MK secara tegas menegaskan tidak memiliki wewenang untuk mendiskualifikasi atau membatalkan posisi Gibran yang sudah dilantik sebagai Wakil Presiden.
Bola Panas Berpindah ke Senayan
Langkah MK yang melimpahkan aspek keabsahan dan implikasi politik syarat ijazah tersebut ke parlemen dinilai sebagai babak baru dalam konstelasi politik nasional. Anggota DPR RI di Senayan kini mulai melakukan serangkaian konsolidasi lintas fraksi untuk memetakan mekanisme serta kelayakan penggunaan hak interpelasi hingga wacana pemakzulan.
Respons normatif Jokowi yang menyinggung “hak konstitusional” menjadi sinyal bahwa pihak Istana maupun kubu pendukungnya bersiap menghadapi manuver hukum dan politik di Senayan. Apakah konsolidasi parlemen ini akan benar-benar berujung pada proses pemakzulan formal atau sebatas tekanan politik, keputusannya kini sepenuhnya berada di tangan para wakil rakyat.
