November 22, 2026

Respons Megawati Soekarnoputri Soal Kasus Penyadapan Presiden Prabowo yang Jerat Eks Kapolri Listyo Sigit

ketua-umum-dpp-pdi-perjuangan-prof-dr-hc-megawati-soekarnoputri-1776503191387_169

ininih.com, JAKARTA — Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri terus bergulir panas. Kali ini, suara kritis datang dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

​Di hadapan para kader dalam acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (9/11), Presiden Ke-5 RI tersebut merespons santai sekaligus menohok maraknya pertanyaan publik terkait isu penyadapan yang tengah mengguncang jagat politik nasional.

​”Ini banyak nanya. Ibu kan enggak punya HP. Saya memang enggak punya HP… Kenapa? Saya kan bilang, ini viral lagi. Karena saya orang yang disadap,” ujar Megawati berseloroh namun sarat makna.

​Soroti Pergantian Pejabat dan Aturan Hukum

​Selain menyinggung rekam jejak penyadapan yang pernah menimpanya, Megawati turut memberikan catatan kritis mengenai pergantian Listyo Sigit sebelum skandal penyadapan ini meledak ke permukaan. Menurutnya, sejak awal ia telah mengingatkan pentingnya pergantian kepemimpinan sesuai koridor aturan dan batas masa jabatan yang berlaku.

​”Buktinya saya sekarang kepingin ngomong, tahun berapa kan saya udah ngomong. Bahwa itu Pak Sigit itu udah waktunya,” tegas Megawati.

​Ia menambahkan bahwa dorongan pergantian tersebut murni berlandaskan tata kelola aturan, bukan didasari motif personal. “Loh, saya tidak sirik. Tidak benci. Tidak hanya ngomong. Tapi apa, karena aturan,” tambahnya.

​Pusaran Korban Penyadapan dan Jeratan Pidana 4 Jenderal

​Dugaan penyadapan ilegal ini dinilai menjadi salah satu skandal intelijen domestik paling serius karena telah berlangsung sejak 2025 dan menyasar banyak tokoh lintas sektor. Selain Presiden Prabowo Subianto, sejumlah figur publik seperti Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden Buruh KSPSI Said Iqbal, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, hingga Ketua Umum GRIB Jaya Hercules mengaku ikut menjadi target penjejakan sinyal ilegal tersebut.

​Eskalasi kasus ini berujung pada tindakan tegas Presiden Prabowo yang mencopot Listyo Sigit dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11).

​Hingga saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka resmi:

  1. ​Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Eks Kapolri & Eks Kepala KSP)
  2. ​Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri)
  3. ​Irjen Eko Hadi Santoso (Eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri)
  4. ​Irjen Slamet Uliandi (Eks Kadiv TIK Polri)

​Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Irjen Slamet Uliandi, tiga tersangka utama—termasuk Listyo Sigit—saat ini telah resmi mendekam di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

​Ujian Akuntabilitas Lembaga Penegak Hukum

​Pernyataan Megawati dan langkah cepat Bareskrim menahan para jenderal aktif ini mempertegas bahwa penyadapan tanpa wewenang sah merupakan ancaman nyata bagi kedaulatan informasi dan hukum di Indonesia. Penanganan kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi ketegasan hukum Polri terhadap internalnya sendiri, tetapi juga cermin pentingnya transparansi pengawasan teknologi komunikasi di tingkatan elite penegak hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *