Cegah Eksploitasi Politik, KPAI Desak Batas Usia Pemilih dan Wajib KTP-el Dinaikkan Jadi 18 Tahun
ininih.com, JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak DPR RI dan pemerintah mengintegrasikan norma perlindungan anak dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). KPAI mengusulkan agar batas usia pemilih pemula sekaligus kewajiban memiliki KTP elektronik (KTP-el) dinaikkan dari 17 tahun menjadi 18 tahun, serta menghapus klausul status perkawinan sebagai syarat hak pilih.
Usulan krusial ini disampaikan Anggota KPAI, Sylvana Apituley, merespons momentum Hari Anak Sedunia sekaligus mengawal agenda revisi kedua undang-undang tersebut yang tengah bergulir di Komisi II DPR RI.
”Selain pentingnya merevisi UU Pelindungan Anak dan UU SPPA yang disebut Wakil Ketua DPR RI kemarin, penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI,” ujar Sylvana saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (21/11).
Celah Hukum yang Rawan Eksploitasi
Selama ini, terdapat disharmoni regulasi yang secara tidak langsung membuka pintu bagi politisasi anak. Di satu sisi, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak secara tegas mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Namun di sisi lain, RUU Pemilu dan UU Adminduk masih mematok usia 17 tahun sebagai ambang batas pemilih dan kepemilikan KTP-el.
Lebih kritis lagi, aturan eksisting masih memberikan hak pilih bagi warga yang berstatus “sudah atau pernah kawin” tanpa memandang batasan usia. Celah hukum ini tidak hanya berpotensi melegitimasi pernikahan anak secara administratif, tetapi juga menempatkan kelompok usia anak sebagai objek mobilisasi politik orang dewasa.
”Keduanya menentukan siapa yang disebut pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el, dan batas yang ditetapkan masih 17 tahun, bahkan membuka pintu bagi anak yang ‘sudah atau pernah kawin’ berapa pun usianya,” tegas Sylvana.
Menurutnya, penyelarasan batas usia menjadi 18 tahun adalah langkah proteksi paling mendasar. “Inilah perlindungan dari hulu, agar anak bebas mobilisasi dan dijadikan komoditas suara, juga tameng kepentingan politik orang dewasa,” imbuhnya.
Pola Berulang di Setiap Momentum Politik
Desakan KPAI bukan tanpa alasan. Sepanjang perhelatan politik nasional, eksploitasi anak tercatat sebagai pola yang terus berulang, mulai dari kontestasi Pemilu, Pilkada, hingga aksi massa merespons kebijakan publik. KPAI bahkan memetakan sedikitnya 15 bentuk eksploitasi anak dalam politik, mulai dari pengerahan massa kampanye, menjadikan anak sebagai juru bicara atau bintang iklan kandidat, hingga menjadikannya sasaran praktik politik uang.
Data pengawasan pada Pemilu 2024 menjadi alarm keras bagi para pembuat kebijakan:
- 46 Hari Pertama Kampanye Pemilu 2024: KPAI menerima 6 pengaduan dan mendata 19 kasus pelibatan anak, sementara Bawaslu menemukan 82 pelanggaran serupa.
- Demonstrasi RUU Pilkada (Agustus 2024): Sekitar 300 hingga 400 pelajar dilaporkan terseret turun ke jalan, dengan 85 anak di antaranya terpaksa diamankan aparat.
”Polanya kian berbahaya dan merisikokan hak hidup anak, ketika anak diseret ke jalanan,” kata Sylvana mengingatkan.
Kini, bola panas berada di tangan Komisi II DPR RI dan pemerintah. Revisi UU Pemilu dan UU Adminduk menjadi ujian nyata apakah negara sungguh-sungguh ingin memutus mata rantai eksploitasi anak di ruang politik, atau justru membiarkan celah regulasi terus dimanfaatkan demi mendulang suara elektoral.
