November 21, 2026

162 Negara di PBB Dukung Kemerdekaan Palestina, AS dan Israel Kembali Terisolasi

ilustrasi-bendera-palestina_169

ininih.com, JAKARTA — Mayoritas mutlak negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menegaskan dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan berdiri sebagai negara merdeka. Dalam pemungutan suara di Komite Ketiga Majelis Umum PBB pada Kamis (19/11/2026), sebanyak 162 negara menyetujui rancangan resolusi tersebut.

​Dilaporkan Middle East Monitor, hanya delapan negara yang memberikan suara menolak, sementara delapan negara lainnya memilih abstain. Komite Ketiga sendiri merupakan badan Majelis Umum PBB yang secara khusus menangani isu hak asasi manusia dan urusan kemanusiaan.

​Dukungan luas datang dari seluruh negara anggota Uni Eropa, Kanada, Australia, serta mayoritas negara di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Sebaliknya, blok penolak hanya diisi oleh Amerika Serikat, Israel, Argentina, Paraguay, Mikronesia, Nauru, Papua Nugini, dan Palau.

​Hak Tanpa Syarat dan Rujukan Mahkamah Internasional

​Resolusi tahunan ini secara tegas menyatakan bahwa hak rakyat Palestina untuk merdeka dan hidup bebas dari pendudukan Israel bersifat tidak dapat diganggu gugat. Dokumen tersebut juga menggarisbawahi bahwa hak tersebut berlaku tanpa syarat, serta tidak dapat dilepaskan, dinegosiasikan, maupun dikompromikan.

​Pengesahan ini turut bertumpu pada pendapat hukum Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang menyatakan bahwa pendudukan berkelanjutan Israel di wilayah Palestina merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional dan harus segera diakhiri tanpa penundaan. ICJ menilai pendudukan tersebut secara langsung merampas ruang rakyat Palestina untuk menjalankan hak penentuan nasib sendiri.

​Konsensus Moral Melawan Kebuntuan Politik

​Hasil pemungutan suara dengan perbandingan 162 berbanding delapan menunjukkan satu hal yang jelas: secara diplomatik dan moral, konsensus global mengenai kedaulatan Palestina nyaris bulat. Bergabungnya seluruh negara Uni Eropa serta sekutu tradisional Barat seperti Kanada dan Australia dalam barisan pendukung mempertegas semakin menyempitnya ruang pembenaran terhadap pendudukan Israel di forum multilateral.

​Namun, di balik angka dukungan yang impresif, resolusi Majelis Umum PBB tetap menghadapi tantangan klasik tata kelola global. Berbeda dengan keputusan Dewan Keamanan PBB, resolusi Majelis Umum tidak bersifat mengikat secara hukum. Selama Amerika Serikat tetap menggunakan posisi politik dan hak vetonya di Dewan Keamanan untuk melindungi Israel, gelombang dukungan dari ratusan negara kerap terhenti sebagai tekanan simbolis tanpa mekanisme penegakan nyata di lapangan.

​Kesenjangan antara suara mayoritas dunia di ruang sidang PBB dan realitas pendudukan di Palestina inilah yang terus menguji kredibilitas sistem hukum internasional. Resolusi dengan dukungan 162 negara menjadi pengingat keras bahwa persoalan Palestina bukan lagi perdebatan mengenai legitimasi hak kemerdekaan, melainkan soal kemauan politik komunitas internasional untuk mengubah konsensus diplomatik menjadi langkah konkret.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *