November 21, 2026

Buntu Negosiasi dengan Netanyahu, Pemimpin Oposisi Israel Siapkan Opsi Pemerintahan Darurat

gadi-eisenkot-1782985391901_169

ininih.com, JAKARTA — Pemimpin partai oposisi Israel Yashar, Gadi Eisenkot, membuka peluang pembentukan pemerintahan darurat nasional apabila negosiasi koalisi dengan kubu Perdana Menteri petahana Benjamin Netanyahu menemui jalan buntu. Dalam skenario tersebut, Eisenkot juga disebut berpotensi menggandeng dukungan dua faksi Arab di parlemen Israel (Knesset), yakni Joint List dan Ra’am, yang mengantongi total 18 kursi, sebagaimana dilaporkan The Times of Israel.

​Melalui pernyataan yang diunggah di akun media sosialnya, Eisenkot memaparkan sejumlah opsi politik menjelang berakhirnya masa mandat awal pembentukan pemerintahan pada 6 Desember mendatang. Ia menyebut masih terbuka pada kemungkinan membangun koalisi bersama partai-partai ultra-Ortodoks maupun membentuk pemerintahan persatuan dengan Partai Likud pimpinan Netanyahu.

​Namun, jika dua jalur utama tersebut gagal disepakati, Eisenkot menegaskan siap menempuh langkah alternatif guna mencegah kebuntuan politik berkepanjangan.

​”Jika upaya sungguh-sungguh yang saya pimpin untuk membentuk pemerintahan yang luas tidak membuahkan hasil, saya berniat untuk membentuk pemerintahan darurat nasional, pemerintahan yang akan saya upayakan untuk diperluas, baik sebelum maupun sesudah pelantikannya,” tulis Eisenkot dalam unggahannya, dikutip dari The Times of Israel.

Pernyataan tersebut mengindikasikan rencana Eisenkot untuk membawa usulan kabinet baru ke pemungutan suara di Knesset sebelum tenggat 6 Desember, sekalipun harus bertumpu pada skema pemerintahan minoritas. Dalam kalkulasi kursi parlemen, skema ini memerlukan dukungan aktif atau setidaknya sikap abstain dari partai-partai Arab agar lolos dalam pemungutan suara.

​Meski demikian, Eisenkot hampir tidak menyinggung peran partai-partai Arab secara eksplisit dalam unggahannya. Menurut laporan The Times of Israel, ia hanya menegaskan bahwa fondasi utama pemerintahan yang akan dibentuk bertumpu pada empat partai oposisi yang dipimpin tokoh Yahudi, yakni Yashar, B’Yachad, The Democrats, dan Yisrael Beytenu.

​Rencana ini langsung berhadapan dengan resistensi politik yang tajam dari dua arah. Di kubu petahana, Benjamin Netanyahu secara konsisten berkampanye menolak keterlibatan faksi Arab dengan melabeli para anggota parlemen dari Ra’am dan Joint List sebagai “pendukung teroris” serta menganggap mereka sebagai ancaman keamanan nasional Israel.

​Sementara di internal blok anti-Netanyahu sendiri, Ketua Partai Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, telah menyatakan sumpah penolakannya terhadap segala bentuk pemerintahan minoritas yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab.

​Dilema Aritmetika Politik di Knesset

​Langkah yang disiapkan Eisenkot mencerminkan peliknya aritmetika politik di Knesset, di mana pembentukan koalisi mayoritas kerap tersandera garis ideologis dan garis merah antarelite. Upaya merangkul Likud maupun partai ultra-Ortodoks berisiko menggerus legitimasi blok oposisi yang selama ini mengusung agenda perubahan kepemimpinan dari Netanyahu.

​Sebaliknya, opsi pemerintahan darurat berbasis skema minoritas menghadapi batu sandungan serius dari dalam barisan oposisi itu sendiri. Penolakan terbuka dari Avigdor Liberman menunjukkan bahwa sentimen terhadap partisipasi politik partai-partai Arab masih menjadi garis pemisah yang sulit dijembatani, bahkan di antara faksi yang sama-sama menentang Netanyahu.

​Dengan tenggat waktu hingga 6 Desember yang semakin dekat, manuver Eisenkot kini dihadapkan pada ujian kompromi politik: membangun koalisi yang cukup solid untuk lolos di parlemen tanpa memicu perpecahan dini di antara calon mitra koalisinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *