Darurat ISPA di Tanjabtim: Ketika Kabut Asap Kembali Menjadi “Tamu Rutin” dan Ujian Konkret Negara Melindungi Warga
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100?
ininih.com, MUARASABAK — Di tengah siklus tahunan yang seolah menjadi ironi berulang, ancaman kesehatan kembali mengetuk pintu rumah warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi. Hingga 26 Oktober 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjabtim mencatat angka Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) telah menyentuh angka 22.868 kasus. Dari jumlah mengkhawatirkan tersebut, sebanyak 2.871 kasus di antaranya diderita oleh anak-anak usia balita—kelompok paling rentan yang semestinya mendapatkan proteksi ekstrim dari lingkungan yang sehat.
Meskipun pihak Dinas Kesehatan—melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Eko Purnomo—menyebutkan bahwa total angka ini masih berada di bawah catatan tahun lalu yang menembus 33.970 kasus, menjadikan statistik ini sebagai “angin segar” adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap nalar kritis. Angka di atas 22 ribu kasus bukanlah sekadar deretan digit di atas kertas; itu adalah puluhan ribu warga yang saluran pernapasannya teriritasi, anak-anak balita yang kesulitan bernapas, serta produktivitas masyarakat yang terganggu akibat kualitas udara yang memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Yang lebih memprihatinkan, narasi penanganan yang digaungkan seolah terjebak pada lingkaran setannya: imbauan menggunakan masker, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), mengurangi aktivitas luar ruangan, hingga menunggu turunnya hujan. Pertanyaannya, sampai kapan siklus kesehatan publik di Jambi harus bergantung pada belas kasihan cuaca?
Ketergantungan pada faktor alam untuk menjernihkan udara memperlihatkan masih rapuhnya sistem mitigasi preventif yang bersifat struktural. Karhutla dan dampaknya terhadap lonjakan ISPA bukanlah fenomena “musiman” dadakan yang datang tanpa jejak historis; ia adalah ancaman rutin yang seharusnya bisa diantisipasi jauh-jauh hari melalui penegakan hukum yang tegas terhadap perusak lingkungan dan pengawasan ketat tata kelola lahan.
Memang, patut disyukuri bahwa hingga saat ini belum ada laporan pasien meninggal dunia atau rujukan darurat ke rumah sakit akibat ISPA di Tanjabtim. Namun, menunggu jatuhnya korban jiwa baru bergerak dengan langkah luar biasa adalah bentuk pembiaran yang sistemik.
Peringatan darurat ISPA ini harus dibaca oleh pemangku kebijakan sebagai alarm keras. Negara, melalui pemerintah daerah dan instansi terkait, tidak boleh hanya puas dengan membagikan imbauan preventif kepada masyarakat di tingkat puskesmas. Perlindungan atas udara bersih adalah hak konstitusional warga negara, terutama bagi ribuan balita di Tanjabtim yang masa depan tumbuh kembangnya dipertaruhkan di bawah langit yang tercemar asap.
Jika penanggulangan karhutla dan perlindungan kesehatan warga terus diselesaikan dengan cara-cara konvensional dan pasrah pada musim hujan, maka ribuan kasus ISPA ini akan terus berulang sebagai tragedi musiman yang dinormalisasi setiap tahunnya. Publik tentu menuntut lebih dari sekadar data statistik: sebuah komitmen nyata penegakan hukum lingkungan dan jaminan perlindungan kesehatan yang proaktif, bukan reaktif.
