Komisi IX DPR Soroti Evaluasi Program Magang Nasional 2026: Antara Peluang dan Tantangan

Program Magang Nasional (PMN) Angkatan 2 kembali dibuka dengan target 150 ribu peserta pada 2026. Antusiasme masyarakat pun terus meningkat. Namun, di balik tingginya minat tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah program magang benar-benar mampu mengurangi pengangguran, atau hanya menjadi solusi sementara? Dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI mengapresiasi manfaat program magang sebagai sarana peningkatan kompetensi dan pengalaman kerja, tetapi juga menyoroti sejumlah hal yang perlu dievaluasi.

Catatan dan Rekomendasi Komisi IX

Komisi IX memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan Program Magang Nasional. Pertama, DPR meminta agar program ini tidak hanya menjadi ajang penampungan sementara, tetapi benar-benar membuka peluang bagi peserta untuk diangkat menjadi karyawan tetap. Anggota Komisi IX, Nurhadi, menekankan pentingnya inovasi dalam program magang agar tidak berhenti di tahap awal . Kedua, DPR menyoroti efektivitas program dalam menekan angka pengangguran terbuka yang hingga November 2025 masih berada di angka 4,74 persen .

Tata kelola anggaran juga menjadi perhatian serius. Komisi IX memastikan hak peserta, termasuk uang saku, dapat diterima tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, DPR mendorong pemerintah untuk memastikan pemerataan distribusi peserta magang di seluruh wilayah Indonesia, tidak terpusat di Jakarta dan pulau Jawa . Daerah dengan tingkat pengangguran tinggi diharapkan mendapatkan proporsi kuota magang yang lebih besar .

Evaluasi dan Prospek ke Depan

Ke depan, keberhasilan Program Magang Nasional akan sangat bergantung pada koordinasi lintas sektoral dan kepastian anggaran. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah mengusulkan penambahan kuota menjadi 150 ribu peserta, namun masih menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan . DPR juga telah menyetujui tambahan anggaran untuk Kemnaker sebesar Rp144 miliar untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, namun ini di luar pagu anggaran program magang itu sendiri .

Dengan evaluasi yang berkelanjutan dan perbaikan tata kelola, Program Magang Nasional diharapkan tidak hanya menjadi solusi sementara bagi pengangguran, tetapi juga menjadi jembatan bagi para pencari kerja untuk memasuki dunia kerja yang lebih kompetitif. Namun, semua itu membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, DPR, dan dunia usaha untuk memastikan bahwa setiap peserta magang benar-benar mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja.