Israel Putus Kontak PBB, Boikot Sekjen Guterres
Keputusan Israel putus kontak PBB dengan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres diumumkan secara resmi pada Kamis (28/5/2026), sebagai respons atas dimasukkannya Israel ke dalam daftar hitam lembaga dunia tersebut terkait dugaan kekerasan seksual di zona konflik. Langkah diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya ini langsung memicu ketegangan antara Tel Aviv dan markas besar PBB di New York.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan bahwa negaranya tidak akan lagi bekerja sama dengan Sekjen Guterres selama yang bersangkutan masih menjabat. “Kami tidak akan lagi bekerja sama dengan Sekjen ini,” tegas Danon dalam pernyataan resmi yang dirilis setelah pengumuman PBB. Misi Israel untuk PBB mengonfirmasi bahwa semua bentuk kontak dengan kantor Sekretaris Jenderal akan dihentikan, sebuah boikot total yang menyasar pucuk pimpinan tertinggi organisasi dunia tersebut.
Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah PBB merilis laporan tahunan tentang kekerasan seksual dalam konflik bersenjata. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, PBB memasukkan Israel ke dalam daftar hitam bersama dengan Rusia, menempatkan kedua negara dalam kategorisasi yang sama dengan aktor-aktor non-negara yang dituduh mempersenjatai kekerasan seksual. Laporan tersebut menyebutkan 77 aktor negara maupun non-negara dari belasan negara, namun sorotan utama jatuh pada Israel karena konteks konflik yang sedang berlangsung di Gaza.
PBB secara spesifik menyoroti dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh personel Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Meskipun laporan lengkap tidak dirilis ke publik, sumber-sumber diplomatik menyebutkan bahwa bukti-bukti dikumpulkan dari organisasi bantuan kemanusiaan dan kesaksian korban yang telah diverifikasi oleh tim penyelidik PBB. Penambahan Israel ke dalam daftar hitam ini dianggap sebagai pukulan telak bagi citra negara tersebut di panggung internasional, yang selama ini kerap menuduh lembaga PBB bias terhadapnya.
Reaksi Israel tidak terbendung. Danon menyebut keputusan PBB itu sangat keterlaluan dan tidak berdasar. “Ini adalah contoh lain dari antisemitisme yang terselubung dalam jargon hak asasi manusia,” ujarnya dalam wawancara terpisah. Namun, ia tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa Israel “sudah selesai” dengan Guterres, dan bahwa pemerintah Netanyahu akan mencari jalur komunikasi alternatif dengan badan-badan PBB lainnya yang dianggap tidak terafiliasi langsung dengan kantor Sekjen.
Keputusan untuk memutus kontak bukan hanya bersifat simbolis. Ini berarti Israel akan menolak menghadiri pertemuan yang dipimpin atau difasilitasi oleh Guterres, tidak akan merespons surat atau panggilan dari kantornya, dan kemungkinan besar akan memboikot mekanisme mediasi yang melibatkan Sekjen PBB. Dampak langsungnya, proses perdamaian Timur Tengah yang selama ini berada di bawah naungan utusan khusus PBB menjadi semakin rumit. Guterres sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi boikot Israel, tetapi juru bicara PBB menyatakan bahwa organisasi tersebut tetap berkomitmen pada mandatnya untuk melindungi warga sipil di zona konflik.
Kronologi kejadian menunjukkan bahwa pada Kamis (28/5/2026), PBB mengumumkan daftar hitam tersebut, dan pada hari yang sama Israel langsung mengambil tindakan balasan. Jumat (29/5/2026), laporan internasional mulai berdatangan, mengonfirmasi bahwa hubungan diplomatik antara Israel dan Sekjen PBB kini berada di titik terendah sepanjang sejarah. Tidak jelas apakah langkah ini akan diikuti oleh negara-negara lain, namun Rusia, yang juga masuk daftar hitam, sejauh ini belum mengumumkan respons serupa.
Di tengah konflik Gaza yang terus berlanjut, keputusan ini menambah lapisan baru kompleksitas. Israel saat ini sedang dalam proses memperluas penguasaan teritorialnya di Gaza, dengan Perdana Menteri Netanyahu baru saja memerintahkan militer mengambil alih 70 persen wilayah. Sementara itu, PBB dan badan-badan kemanusiaannya terus berupaya mengirimkan bantuan ke 2,3 juta warga Gaza yang terjebak. Dengan putusnya kontak antara Israel dan pucuk pimpinan PBB, akses bantuan dan perlindungan warga sipil bisa semakin terhambat.
Para analis memandang langkah Israel sebagai strategi untuk mendelegitimasi laporan PBB sebelum laporan tersebut digunakan sebagai dasar untuk sanksi atau resolusi Dewan Keamanan. Namun, pendekatan ini berisiko mengisolasi Israel secara diplomatik, terutama ketika tekanan internasional terhadap kebijakannya di Gaza dan Tepi Barat sedang meningkat. Beberapa negara Eropa, yang mulai membangun kemandirian pertahanan mereka, diperkirakan akan mengutuk keputusan Israel, sementara Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump yang sedang sibuk dengan negosiasi nuklir Iran belum memberikan respons tegas.
Di dalam negeri, Netanyahu mendapatkan dukungan dari koalisi sayap kanannya yang melihat langkah tegas melawan PBB sebagai bentuk patriotisme. Namun, para kritikus di Israel sendiri menganggap bahwa memutus kontak dengan Sekjen PBB hanya akan merugikan kepentingan strategis Israel dalam jangka panjang, terutama dalam upaya menormalisasi hubungan dengan negara-negara Arab yang masih memantau rekam jejak hak asasi manusia Israel.
Ke depan, hubungan Israel-PBB diprediksi akan semakin memburuk. Guterres tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur, dan Israel bersikukuh tidak akan berurusan dengannya. Ini berarti semua mekanisme mediasi konflik yang melibatkan kantor Sekjen akan lumpuh. Sementara itu, daftar hitam PBB tetap berlaku, dan Israel harus menghadapi konsekuensi reputasi yang melekat. Dalam konflik yang telah menelan puluhan ribu korban jiwa di Gaza, pertarungan diplomatik di New York ini hanyalah babak baru dari perang panjang yang tidak kunjung menemukan titik terang.
“konflik Gaza yang terus berlanjut” — /konflik-dunia/gaza-lebanon-gencatan-dilanggar-2026/
“krisis kemanusiaan di wilayah tersebut” — /konflik-dunia/wabah-penyakit-penampungan-lebanon-2026/
“pengungsi Lebanon yang membengkak akibat perang” — /konflik-dunia/pengungsi-lebanon-generasi-terbuang-2026/
“dinamika geopolitik Timur Tengah yang saling terkait” — /konflik-dunia/ekonomi-lebanon-anjlok-konflik-2026/
“hubungan AS dengan Iran yang juga sedang tegang” — /konflik-dunia/iran-ultimatum-as-proposal-14-poin-uranium-2026/
