Kemenko Polkam Kuatkan Koordinasi Aparat Penegak Hukum Hadapi KUHAP 2025
Kemenko Polkam terus mendorong penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam mendukung implementasi KUHAP Tahun 2025. Melalui rapat koordinasi, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari harmonisasi regulasi, penyelarasan kewenangan, penguatan kapasitas SDM, hingga integrasi sistem informasi penanganan perkara.
KUHAP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2025 membawa sejumlah perubahan fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP ini memperkenalkan mekanisme-mekanisme baru seperti Deferred Prosecution Agreement (DPA), penguatan keadilan restoratif, serta perluasan alat bukti dan peran praperadilan . Dalam rapat koordinasi tersebut, Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polkam menekankan bahwa implementasi KUHAP baru harus didukung oleh koordinasi yang kuat, regulasi pelaksana yang memadai, serta kesamaan pemahaman antar aparat penegak hukum agar tujuan pembaruan sistem peradilan pidana dapat tercapai secara optimal.
Rapat ini dihadiri oleh unsur Polri, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung RI, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait. Sinergi antar institusi menjadi kunci utama mengingat KUHAP baru mengubah pola hubungan antara penyidik dan penuntut umum menjadi kolaborasi yang setara, bukan koordinasi hirarkis . Anggota Komisi III DPR bahkan menyebut hubungan ideal antara kepolisian dan kejaksaan dalam KUHAP baru seperti “suami-istri” yang saling mengisi dan berkomitmen .
Kejaksaan Agung telah mengintensifkan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada jajarannya serta aparat penegak hukum lainnya . Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menerbitkan pedoman teknis dan menggelar bimtek bersama penyidik kepolisian dan hakim . Sementara itu, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memfasilitasi rapat koordinasi untuk menyamakan paradigma di tengah munculnya berbagai konsep baru seperti plea bargain, judicial pardon, dan penguatan restorative justice .
Di tingkat daerah, sinergi juga terus diperkuat. Kanwil Ditjenpas Papua Barat melakukan audiensi dengan Polda Papua Barat untuk membahas pengelolaan tahanan, pengamanan lapas, dan kesiapan SDM . Kapolres Tarakan juga menggelar sosialisasi untuk menyamakan persepsi antara Polri dan PPNS . Anggota Komisi III DPR mengingatkan pentingnya keharmonisan antar aparat penegak hukum agar KUHP dan KUHAP baru tidak sekadar berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif .
Ke depan, keberhasilan KUHAP 2025 sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, penyempurnaan regulasi pelaksana, serta komitmen bersama untuk mengedepankan keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia. Seperti yang ditegaskan dalam rapat koordinasi, hukum ke depan bukan lagi semata-mata alat untuk menghukum, melainkan alat perbaikan sosial menuju negara kesejahteraan .
