Israel Tegaskan Pertahankan Posisi di Gaza dan Tolak Pasukan Stabilisasi Internasional
(260730) -- GAZA, July 30, 2026 (Xinhua) -- Palestinians inspect the destruction following an Israeli airstrike in Al-Shati refugee camp, west of Gaza City, on July 30, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Seorang pejabat senior pemerintah Israel pada Senin (3/8) mengatakan bahwa Israel akan mempertahankan posisi-posisi militernya di Gaza, setelah negara itu didesak untuk menghentikan serangan mematikan terhadap wilayah kantong Palestina tersebut. Pernyataan ini menegaskan bahwa Israel tidak akan melakukan penarikan pasukan meskipun ada tekanan internasional untuk menghentikan konflik.
“Israel tidak akan mundur dari posisi saat ini di Jalur Gaza dan akan terus menggagalkan ancaman apa pun terhadap warga sipil dan tentara kami,” kata pejabat tersebut, yang enggan disebutkan namanya. Sikap ini menunjukkan bahwa Israel akan mempertahankan kendali atas wilayah yang telah didudukinya di Gaza.
Pernyataan itu muncul usai pertemuan pada Senin antara Nickolay Mladenov, selaku “perwakilan tinggi untuk Gaza” dari “Dewan Perdamaian” pimpinan AS, dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut laporan saluran berita milik Israel Channel 12, Mladenov mengatakan kepada Netanyahu bahwa Israel harus menghentikan serangannya terhadap Gaza, sesuai dengan komitmen yang telah dibuat dalam rencana gencatan senjata Gaza.
Pada Senin yang sama, dua menteri sayap kanan ekstrem dalam kabinet Israel mendesak Netanyahu untuk memblokir penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza. Dalam surat yang ditujukan kepada Netanyahu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Permukiman dan Misi Nasional Israel Orit Strock, keduanya merupakan anggota Partai Zionisme Religius, mengatakan bahwa keputusan awal, yang menyetujui masuknya ISF ke Gaza, didasarkan pada “informasi yang menyesatkan.”
Mereka mengatakan Washington telah berjanji kepada Israel bahwa ISF akan ditugaskan untuk mengumpulkan senjata Hamas dan melaksanakan demiliterisasi Gaza, tetapi perkembangan terkini menimbulkan kekhawatiran bahwa ISF juga dapat membatasi aktivitas militer Israel di wilayah kantong tersebut. Kekhawatiran ini mencerminkan ketegangan antara keinginan Israel untuk mempertahankan kebebasan operasional militer dan upaya diplomatik untuk menstabilkan Gaza.
Perkembangan ini terjadi menyusul upaya diplomatik baru terkait masa depan gencatan senjata di Gaza. Pada Kamis (30/7) pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa badan yang disebut “Dewan Perdamaian” telah mencapai kesepakatan mengenai “pelucutan senjata total” terhadap Hamas dan semua kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Pada Jumat (31/7), Hamas mengatakan telah menyetujui “versi terbaru dari peta jalan” untuk perjanjian gencatan senjata fase kedua di Gaza setelah melalui perundingan “sengit.”
Namun demikian, Hamas mensyaratkan bahwa pengaturan terkait persenjataan hanya dapat dilakukan jika “agresi” dihentikan sepenuhnya, pasukan Israel ditarik dari Gaza, dan proses rekonstruksi menunjukkan kemajuan. Tuntutan ini menunjukkan bahwa masih ada perbedaan mendasar antara posisi Israel dan Hamas dalam implementasi gencatan senjata.
Ketegangan antara Israel dan AS mengenai kehadiran ISF di Gaza akan terus menjadi isu kunci dalam upaya perdamaian. Tanpa kompromi antara kedua belah pihak, gencatan senjata yang berkelanjutan akan sulit terwujud, dan penderitaan warga sipil di Gaza akan terus berlanjut. Masyarakat internasional diharapkan terus mendorong dialog dan menekan semua pihak untuk mengutamakan perlindungan warga sipil dan penyelesaian damai yang berkelanjutan.
