November 21, 2026

Menembus Batas Stigma: Kolaborasi Lintas Sektor untuk Reintegrasi Sosial Eks Narapidana di Bungo

766376.jpg

ininih.com, BUNGO — Upaya memutus rantai residivisme dan mengembalikan mantan narapidana ke tengah masyarakat menemui babak baru yang progresif. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jambi terus memperkuat program reintegrasi sosial melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, yang diwujudkan lewat Focus Group Discussion (FGD) layanan bimbingan integrasi di Kabupaten Bungo.

​Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, menegaskan pentingnya pendampingan yang optimal bagi para klien pemasyarakatan agar mereka memiliki bekal yang cukup saat kembali bersosialisasi. Namun, keberhasilan ini tidak bisa dibebankan semata-mata kepada institusi pemasyarakatan. Irwan mengingatkan bahwa sinergi masif dari pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga mitra usaha memegang peranan krusial.

​Mengubah Janji Menjadi Aksi: Gandeng Sektor Swasta dan Bengkel Lokal

​Langkah konkret dari penguatan sinergi ini dibuktikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Bungo dengan sejumlah mitra usaha lokal, khususnya dari sektor perbengkelan.

​Kepala Bapas Kelas II Muara Bungo, Hendra Novreli, menyatakan bahwa langkah ini dirancang untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi klien pemasyarakatan dalam menyerap pengalaman kerja nyata, mengasah keterampilan vokasional, serta membangun kemandirian ekonomi.

​Dukungan tersebut turut disambut baik oleh pemerintah daerah. Wakil Bupati Bungo, Tri Wahyu Hidayat, serta Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi, sepakat bahwa kolaborasi ini adalah fondasi vital untuk memastikan para mantan narapidana tidak kembali terjerumus pada lingkaran hitam kejahatan, melainkan mampu bertransformasi menjadi agen produktif di tengah masyarakat.

Dari Panggung MoU Menuju Konsistensi di Lapangan

​Inisiatif menggandeng dunia usaha—seperti sektor perbengkelan—patut diapresiasi sebagai langkah maju keluar dari kotak birokrasi konvensional. Selama ini, tantangan terbesar seorang mantan narapidana bukan hanya menjalani masa hukuman di balik jeruji, melainkan menghadapi “hukuman sosial” berupa stigma negatif dan tertutupnya akses pekerjaan setelah mereka bebas.

​Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan agar kerja sama ini tidak berhenti sekadar seremoni penandatanganan MoU di atas kertas. Beberapa hal yang perlu dikawal secara kritis meliputi:

  • ​Keberlanjutan Program: Apakah penyerapan tenaga kerja atau pelatihan di sektor swasta ini memiliki kuota yang jelas dan berkelanjutan?
  • ​Penerimaan Sosial: Bagaimana pemerintah daerah memastikan para pengusaha dan masyarakat lokal benar-benar memberikan ruang inklusif tanpa diskriminasi terhadap mantan narapidana?

​Jika kolaborasi lintas sektor ini dieksekusi secara konsisten, program reintegrasi bukan lagi sekadar retorika administratif, melainkan instrumen nyata pemulihan sosial yang bermartabat di bumi Jambi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *