November 22, 2026

Skandal “Mata-Mata” Ring Satu: Saat Server Negara Disalahgunakan untuk Sadap Presiden hingga Pengusaha

Screenshot_20261104_181543_X

ininih.com, ​JAKARTA — Kasus pembobolan privasi tingkat tinggi mengguncang institusi penegak hukum Indonesia. Bareskrim Polri resmi menetapkan tiga orang tersangka dalam skandal penyadapan ilegal yang menyasar langsung nomor telepon pribadi Presiden RI, para pejabat negara, tokoh politik, pimpinan media, tokoh ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

​Kasus ini membuka tabir kelam mengenai bagaimana instrumen vital negara berpotensi disalahgunakan oleh oknum pemegang kekuasaan tanpa prosedur hukum yang sah.

​Kronologi dan Modus Operandi: Mengaburkan Batas Hukum di Ruang Gelap LIMS

​Berdasarkan hasil penyidikan mendalam menggunakan metode Scientific Crime Investigation, Bareskrim mengungkap bahwa praktik lancung ini berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga kuat memerintahkan penyadapan tanpa pernah mengantongi surat permohonan resmi atau dokumen pendukung dari penyelidik/penyidik yang berkaitan dengan penkara pidana.

​Modus yang digunakan tergolong sistematis. Nomor-nomor telepon strategis—termasuk milik kepala negara—dimasukkan secara ilegal ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi yang semestinya.

​Padahal, merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, instrumen penyadapan memiliki koridor hukum yang sangat ketat:

  • ​Harus dilakukan demi kepentingan penegakan hukum yang sah (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan).
  • ​Wajib menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), legalitas, kepastian hukum, serta kerahasiaan informasi.

​Menyadari gerak-gerik mereka mulai terendus, pada Oktober 2026 para tersangka sempat memerintahkan penghapusan file hasil sadapan serta jejak log pada sistem LIMS guna menghilangkan barang bukti. Beruntung, laporan resmi yang dibuat oleh petugas pada 30 Oktober 2026 berhasil membongkar upaya pembersihan jejak digital tersebut.

​“Ketika instrumen canggih penegakan hukum dialihfungsikan menjadi alat pemantau tanpa dasar hukum yang jelas, yang terancam bukan hanya privasi individu, tetapi fondasi kepercayaan terhadap keamanan negara itu sendiri.”

​Hasil Penyidikan dan Barang Bukti: Jerat Hukum Berlapis Menanti

​Dalam proses penyidikan kasus ini, penyidik telah memeriksa setidaknya 10 orang saksi dan 3 orang saksi ahli. Sejumlah barang bukti krusial berhasil disita, yang meliputi:

  • ​11 unit telepon genggam (handphone)
  • ​1 unit iPad
  • ​4 buah flash disk

​Dari hasil gelar perkara, Bareskrim menetapkan tiga orang tersangka dengan insial LSP, ASN, dan EH, sementara satu orang lainnya berinisial SU masih berstatus sebagai saksi dan menjalani pemeriksaan lanjutan.

​Ketiga tersangka kini harus menghadapi ancaman kurungan penjara yang sangat berat akibat perbuatan melawan hukum dengan sangkaan pasal berlapis, yaitu:

​Pasal 32 ayat (1) UU ITE: Melarang perbuatan tanpa hak yang merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik, dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara.

​Pasal 258 UU No. 1/2023 tentang KUHP: Mengatur larangan penyadapan atau tindakan melawan hukum terhadap transmisi informasi nonpublik (seperti mendengarkan, merekam, atau mencatat) dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

​Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU No. 1/2023 tentang KUHP: Mengatur larangan akses tanpa hak ke sistem elektronik milik orang lain untuk memperoleh informasi, dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *