Bebas Kepentingan Partai, DPD RI Klaim Lebih Presisi Kawal Keadilan Anggaran Daerah
ininih.com, JAKARTA – Kesenjangan pembangunan dan efektivitas alokasi anggaran pusat ke daerah masih menjadi tantangan krusial dalam arsitektur fiskal nasional. Menyikapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kepulauan Bangka Belitung, Darmansyah Husein, mendorong masyarakat agar lebih proaktif menyalurkan aspirasi ekonomi dan pembangunan daerah melalui jalur DPD RI.
Dalam forum dialog publik Senator Menyapa episode kedua yang digelar di Jakarta, Kamis (12/11), Darmansyah menilai posisi kelembagaan DPD RI menawarkan jalur komunikasi yang lebih langsung dan murni bagi warga maupun mahasiswa karena tidak tersandera oleh kepentingan partai politik.
“Menyampaikan aspirasi kepada DPD itu sebetulnya jauh lebih langsung. Karena apa? Karena kami tidak terikat dengan partai politik,” tegas Darmansyah di hadapan peserta diskusi.
Mengawal Transfer ke Daerah (TKD) agar Tepat Sasaran
Forum yang mengusung tema “Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal” ini menyoroti urgensi Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen vital kebijakan fiskal nasional. TKD tidak sekadar dilihat sebagai rutinitas pembagian dana dari pusat, melainkan tumpuan utama untuk memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah demi menjamin layanan publik yang merata.
Menurut Darmansyah, pengawasan terhadap TKD seharusnya menjadi pekerjaan inti (core business) yang didukung penuh dalam fungsi DPD RI. Tanpa pengawalan yang ketat dari perwakilan daerah, kebijakan fiskal berisiko kurang responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.
Presisi Daerah sebagai Kekuatan Kelembagaan
Dalam perspektif tata kelola ekonomi regional, Darmansyah menekankan bahwa keunggulan DPD RI terletak pada keterwakilan wilayahnya yang utuh di setiap alat kelengkapan dewan. Ia mencontohkan struktur di Komite II tempatnya bertugas, di mana seluruh provinsi di Indonesia memiliki perwakilan.
Kondisi tersebut memungkinkan setiap masukan dan keluhan dari daerah diolah secara komprehensif dalam satu kerangka nasional. Hal ini selaras dengan garis perjuangan lembaga yang berfokus murni pada kemajuan wilayah lewat prinsip “Dari Daerah untuk Indonesia”.
- Independensi Politik: Absennya sekat fraksi partai dinilai meminimalkan kompromi politik yang kerap menghambat aspirasi murni masyarakat daerah.
- Pemetaan Masalah Komprehensif: Keterwakilan seluruh provinsi dalam satu komite memberikan presisi data yang lebih kuat saat mengevaluasi ketimpangan fiskal antarwilayah.
Meski menawarkan jalur aspirasi yang diklaim lebih jernih dan presisi, efektivitas DPD RI dalam mengawal keadilan anggaran tetap diuji oleh realitas kewenangan konstitusional. Melalui forum evaluasi terbuka yang mempertemukan pimpinan DPD, pemerintah, kepala daerah, hingga akademisi ini, diskusi tidak hanya diarahkan pada klaim capaian semata.
Evaluasi terhadap hambatan kelembagaan, mekanisme tindak lanjut di tingkat eksekutif, serta indikator keberhasilan penyaluran TKD menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab. Tanpa mekanisme tindak lanjut yang mengikat, dorongan partisipasi publik ini berisiko berhenti sebatas ruang diskusi tanpa dampak nyata pada perbaikan kualitas pelayanan publik di daerah.
