November 21, 2026

Respons Permintaan Maaf Prabowo, PM Singapura Puji Penanganan Karhutla Indonesia dan Usulkan Satgas Lintas ASEAN

prabowo-subianto-menyambut-kedatangan-perdana-menteri-pm-singapura-lawrence-wong-1783311442199_169

ininih.com, MANILA — Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong memberikan apresiasi terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah Indonesia atas kerja keras dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra serta Kalimantan. Pernyataan tersebut disampaikan Wong di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11), merespons keterbukaan dan permintaan maaf yang sebelumnya disampaikan Prabowo terkait dampak kabut asap lintas batas.

​Dilansir dari Channel NewsAsia, Wong secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih atas apa yang ia sebut sebagai “upaya luar biasa” Indonesia dalam mengendalikan titik api dalam beberapa bulan terakhir—sebuah operasi masif yang melibatkan pengerahan puluhan ribu personel, armada water bombing, hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

​Tak hanya kepada pimpinan negara, Wong memberikan penghormatan mendalam bagi para pekerja kemanusiaan yang bertaruh nyawa di garis depan pemadaman.

​”Saya juga ingin menyampaikan apresiasi saya ke banyak sekali petugas darurat dan petugas pemadam kebakaran Indonesia, yang bekerja tanpa lelah dalam kondisi yang sangat berbahaya. Kami menyampaikan apresiasi terdalam kami kepada mereka, dan kami mengirim harapan terbaik kami untuk kesembuhan mereka yang terluka,” ujar Wong.

​Mendorong Satgas Bilateral Menjadi Skala Regional

Di balik diplomasi hangat tersebut, PM Singapura turut menyoroti aspek akuntabilitas dan penegakan hukum terhadap korporasi perusak lingkungan. Ia menyinggung pembentukan satuan tugas (satgas) bersama yang telah disepakati antara Indonesia dan Singapura untuk mengusut serta menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana karhutla.

​Namun, Wong menilai bahwa ancaman kebakaran hutan tidak mengenal batas negara dan dapat terjadi di mana saja di Asia Tenggara. Oleh karena itu, ia mendorong agar kerja sama penegakan hukum tersebut tidak berhenti pada level bilateral, melainkan diperluas menjadi mekanisme kolektif seluruh anggota ASEAN.

​”Seharusnya ini menjadi platform di seluruh ASEAN di mana kita bisa berbagi informasi dengan lebih mudah dan di mana kita bisa berbagi bukti tentang pihak yang bertanggung jawab,” tegas Wong.

​Peringatan Keras bagi Korporasi

Langkah mendorong integrasi informasi dan bukti hukum di level kawasan ini menjadi sinyal kuat bahwa negara-negara anggota ASEAN mulai menutup celah bagi perusahaan nakal yang kerap berlindung di balik yurisdiksi lintas negara.

​”Singapura ingin mengirim pesan yang sangat jelas kepada semua perusahaan bahwa ini bukanlah cara yang tepat untuk membersihkan hutan,” kata Wong. Ia memastikan bahwa Singapura siap berbagi data intelijen, mengambil tindakan hukum, dan menuntut pertanggungjawaban korporasi bersama negara anggota ASEAN lainnya yang sepakat membentuk satgas regional tersebut.

​Gagasan ini sejatinya sejalan dengan instrumen yang telah dimiliki blok Asia Tenggara, seperti Pusat Koordinasi Polusi Kabut Lintas Batas ASEAN (ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control). Sinergi antara ketegasan penegakan hukum domestik Indonesia—yang telah mencabut belasan izin konsesi dan menyelidiki lebih dari seratus perusahaan—dengan usulan keterbukaan data lintas negara dari Singapura diharapkan mampu menciptakan efek jera permanen terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *