November 22, 2026

PBNU Tantang Tersangka Korupsi ATR/BPN Fahd Arafiq Buktikan Klaim Dana Rp70 Miliar Muktamar NU

konferensi-pers-dua-tahun-perlindungan-sosial-1794213936714_169

ininih.com, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) angkat bicara merespons klaim tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, yang mengaku menggelontorkan dana sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar NU. Wakil Ketua Umum PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dengan tegas membantah pernyataan tersebut dan menantang Fahd untuk membuktikannya secara hukum.

​Menurut Gus Ipul, pernyataan yang dilontarkan tanpa disertai bukti valid tidak ubahnya sebuah fitnah yang dapat mencemarkan nama baik organisasi. Ia pun menyoroti ketiadaan irisan antara Fahd dengan struktur kepengurusan maupun kepanitiaan Muktamar NU.

​”Saudara Fahd Arafiq bukan pengurus NU, bukan panitia, dan juga bukan peserta, tapi mengaku memberi uang puluhan miliar untuk Muktamar NU, apalagi uang hasil korupsi. Saya minta saudara Fahd jangan membual dan menyebar omong kosong tak bermutu,” tegas Gus Ipul saat dihubungi, Kamis (19/11/2026).

​Gus Ipul mempersilakan politikus Partai Golkar tersebut membeberkan bukti aliran dana di hadapan penyidik agar duduk perkaranya terang-benderang. Ia mengingatkan bahwa tudingan sepihak tanpa dasar hukum dapat berujung pada konsekuensi pidana.

​”Silakan dibuktikan. Biar terang-benderang, yang salah wajib bertanggung jawab. Pernyataan tanpa bukti bisa membawa akibat hukum dan merusak nama baik NU,” ujarnya.

​Klaim Dana Talangan dari Balik Pemeriksaan KPK

​Pernyataan keras PBNU ini dipicu oleh pengakuan Fahd Arafiq seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam. Di hadapan awak media, Fahd mengklaim lembaga antirasuah telah keliru menetapkannya sebagai tersangka karena uang Rp70 miliar tersebut diklaim murni diperuntukkan bagi organisasi NU.

​”KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd.

​Sebelumnya, pada pemeriksaan Selasa (10/11/2026), Fahd juga mengaku sempat dimintai uang sebesar Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto—yang turut berstatus tersangka dalam perkara ini. Fahd mengklaim sempat menolak permintaan tersebut pada 25 dan 26 Agustus, sebelum akhirnya luluh pada 27 Agustus setelah Arif disebut membawa-bawa nama seorang petinggi untuk keperluan dana talangan Muktamar NU.

​Duduk Perkara Kasus Suap HGB

​Terlepas dari klaim pembelaan Fahd, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR/BPN.

​Selain Fahd Arafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, enam tersangka lainnya meliputi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta tiga pihak lainnya yakni Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

​Manuver pencatutan nama organisasi kemasyarakatan besar di tengah proses penyidikan korupsi kerap menjadi ujian bagi transparansi penegakan hukum. Publik kini menanti langkah KPK untuk menelusuri aliran dana secara forensik guna memastikan kebenaran klaim tersebut—apakah memang terdapat aliran dana yang perlu diusut lebih jauh, atau sekadar dalih pembelaan tersangka untuk mengaburkan substansi perkara suap perizinan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *