November 21, 2026

Polri Tunda Ekspose Kasus Dugaan Makar yang Menjerat Eks Kapolri Listyo Sigit Pekan Depan

ahrie-sonta-1793700508343_169 (1)

ininih.com, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunda pelaksanaan gelar perkara atau ekspose kasus dugaan tindak pidana makar yang menyeret mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Agenda koordinasi bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Jumat (20/11).

​Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengonfirmasi penundaan tersebut dan menyatakan agenda ekspose digeser ke pekan depan.

​”Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan,” kata Susatyo saat dihubungi, Jumat (20/11).

​Pengembangan dari Kasus Penyadapan Ilegal

​Perkara dugaan makar yang kini telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan oleh Dittipidum Bareskrim Polri merupakan pengembangan dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

​Berdasarkan keterangan resmi kepolisian sebelumnya, penyidik telah menetapkan empat jenderal polisi aktif sebagai tersangka dalam perkara penyadapan tersebut. Selain Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tiga perwira tinggi lainnya yang berstatus tersangka adalah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

​Dalam konstruksi perkara awal, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Saat ini, tiga dari empat tersangka—yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi—telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Mabes Polri, sementara Slamet Uliandi belum dilakukan penahanan.

​Hasil temuan sementara penyidik juga mengindikasikan bahwa praktik penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menyasar Kepala Negara, melainkan turut menjangkau sejumlah menteri kabinet, tokoh politik, pengusaha, kalangan media, hingga tokoh masyarakat.

​​Penundaan ekspose bersama Kejagung ini menjadi sorotan publik mengingat kompleksitas kasus yang melibatkan petinggi institusi penegak hukum serta potensi irisan antara pelanggaran undang-undang telekomunikasi/ITE dengan delik keamanan negara (makar).

​Dalam hukum acara pidana, ekspose bersama jaksa peneliti merupakan tahapan krusial untuk menyamakan persepsi terkait konstruksi pasal dan kelengkapan alat bukti sebelum berkas perkara dilimpahkan ke penuntutan. Akuntabilitas dan keterbukaan penyidik dalam memaparkan keterkaitan antara tindakan penyadapan dengan unsur makar akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *