Ancaman Bawah Laut Meningkat, Kemenko Polkam Dorong Modernisasi Pengawasan Maritim Nasional di Batam

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan maritim nasional dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks di wilayah perairan Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Dubes Mohammad K. Koba, menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan ke Maritime Command Center (MCC) Pusinfomar TNI di Kodaeral IV Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat (19/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Dubes Koba didampingi oleh Wakil Komandan Kodaeral IV Laksma TNI Ketut Budiantara, Asisten Deputi Kerja Sama Asia Kemenko Polkam Nur Rokhmah Hidayah, serta jajaran staf Kemenko Polkam dan Kodaeral IV. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau situasi perbatasan maritim Indonesia melalui sistem pengawasan yang terintegrasi, sekaligus mengidentifikasi kendala teknis dan operasional dalam pengawasan wilayah perbatasan maritim.

Ancaman di Permukaan dan Bawah Laut yang Semakin Kompleks

Dubes Mohammad K. Koba menegaskan bahwa ancaman keamanan maritim kini tidak hanya terjadi di permukaan laut, tetapi juga di bawah laut. Perkembangan teknologi militer dan meningkatnya aktivitas strategis di kawasan perairan regional mendorong Indonesia untuk memperkuat kemampuan deteksi ancaman bawah laut sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional.

“Kawasan maritim Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ancaman di permukaan maupun bawah laut akan menjadi semakin penting sehingga membutuhkan sistem deteksi yang modern, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis,” ujar Dubes Koba.

Ia menilai ancaman masa depan akan semakin banyak muncul dari ruang maritim yang sulit terdeteksi oleh sistem konvensional. Karena itu, penguatan kapasitas deteksi bawah laut menjadi krusial mengingat Indonesia berada pada jalur strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Jalur tersebut tidak hanya penting bagi perdagangan global, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam aspek pertahanan dan keamanan.

Modernisasi Teknologi Deteksi dan Pengawasan

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenko Polkam mendorong penguatan jaringan sensor, radar maritim, kamera termal, serta integrasi data Automatic Identification System (AIS) untuk membangun kemampuan pemantauan yang lebih komprehensif. Perangkat tersebut mencakup radar, kamera pengawas, kamera termal, serta sistem identifikasi otomatis yang memungkinkan deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman, baik dari permukaan maupun bawah laut.

Selain teknologi, Deputi Pollugri juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Teknologi pengawasan harus didukung oleh operator yang memiliki kemampuan memadai. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi.

Penguatan sistem pengawasan maritim ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim regional yang disegani. Kemenko Polkam menilai investasi pada teknologi pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan langkah penting untuk membangun sistem pertahanan maritim yang mampu menghadapi ancaman masa depan.

Koordinasi Lintas Sektor dan Penguatan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)

Penguatan pengawasan maritim tidak hanya soal teknologi, tetapi juga koordinasi lintas sektor. Sebelumnya, pada Januari 2026, Kemenko Polkam telah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka pengamanan Laut Natuna Utara (LNU), menyusul meningkatnya aktivitas kapal China di wilayah yurisdiksi Indonesia sepanjang tahun 2025. Rapat koordinasi tersebut menyepakati penguatan peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI Angkatan Laut, peningkatan sistem pengawasan maritim terpadu, serta pembangunan dan optimalisasi dukungan logistik di wilayah Natuna dan Batam.

Pemerintah juga terus mengembangkan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) sebagai instrumen nasional untuk menilai kinerja keamanan laut dan menjadi acuan dalam perencanaan kebijakan nasional. IKLN mengukur tingkat keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara menyeluruh melalui enam dimensi utama, yaitu kapasitas patroli, kapasitas pemantauan, pengendalian kejahatan laut, pengendalian pelanggaran laut, pengendalian pencemaran laut, dan pengendalian kecelakaan laut.

Kunjungan Kemenko Polkam ke Maritime Command Center di Batam menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan maritim nasional. Dengan ancaman yang semakin kompleks—baik di permukaan maupun bawah laut—modernisasi teknologi deteksi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi keniscayaan.

Ke depan, penguatan sistem pengawasan maritim harus dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi lintas sektor antara Kemenko Polkam, TNI AL, Bakamla, dan instansi terkait lainnya menjadi kunci untuk memastikan kehadiran negara di wilayah perbatasan laut Indonesia. Selain itu, pengembangan IKLN sebagai instrumen nasional yang disusun berdasarkan data yang valid, akuntabel, dan kontekstual tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban di laut, tetapi juga menempatkan Indonesia sejajar dengan praktik internasional terbaik dalam pengukuran keamanan maritim.

Dengan sinergi yang kuat antarinstansi dan dukungan teknologi yang memadai, Indonesia optimistis dapat menjaga kedaulatan maritim, mengantisipasi ancaman lintas batas, dan memperkuat posisinya sebagai negara maritim yang disegani di kancah regional maupun global.