BPS, Kemnaker, dan Kemenperin Perkuat Komitmen, Sensus Ekonomi 2026 Jadi Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan
Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendeklarasikan komitmen bersama untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Selatan, pada Selasa (21/7). High Level Meeting bertajuk “Kolaborasi Strategis Sensus Ekonomi 2026: Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan” ini menjadi tonggak penting bagi sinergi lintas sektor dalam menghasilkan data ekonomi nasional yang lebih akurat dan terintegrasi.
Acara yang digelar di Nuanza Hotel & Convention ini dihadiri langsung oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Tri Supondy. Turut hadir Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan dari berbagai asosiasi pengusaha, pengelola kawasan industri, dan media.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa SE2026 merupakan agenda nasional yang membutuhkan partisipasi seluruh elemen bangsa. Data yang dihasilkan tidak hanya menjadi milik pemerintah, tetapi juga fondasi bagi dunia usaha, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat. “Sensus Ekonomi 2026 adalah milik kita bersama. Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Data yang lengkap dan akurat akan menjadi landasan keputusan yang tepat untuk masa depan Indonesia dan masa depan perusahaan yang lebih baik,” ujar Amalia. Ia juga memastikan kerahasiaan data perusahaan dijamin dengan sistem keamanan berlapis yang didukung BSSN, Peruri, dan Telkom Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan bahwa data SE2026 akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran. “Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penggunaan tenaga kerja,” ujarnya. Melalui data tersebut, pemerintah dapat memetakan perkembangan lapangan kerja, kebutuhan keterampilan, serta menyelaraskan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri.
Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian Tri Supondy menyatakan bahwa kolaborasi lintas kementerian merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas data nasional. “Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan potret ekonomi nasional yang lebih akurat, di mana data industri dari Kementerian Perindustrian dan data pasar kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan dipadukan dengan statistik nasional yang dikelola BPS,” jelas Tri.
Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama oleh Menteri Ketenagakerjaan, Kepala BPS RI, dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antarinstansi melalui sinkronisasi data industri, ketenagakerjaan, dan statistik nasional. Dengan dukungan data yang terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan, pemerintah optimistis kebijakan yang dihasilkan akan semakin efektif dalam mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan daya saing nasional.
