November 22, 2026

Darurat Karhutla Menjelang Akhir Oktober 2026: Ribuan Hektare Lahan Terbakar, Negara Kembali Berpacu dengan Asap

menjaga-ruang-hidup-bekantan-di-tengah-kabut-asap-1791865677258_169

ininih.com, JAKARTA — Di tengah siklus tahunan yang semestinya mulai melandai, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) justru kembali menampakkan wajah aslinya. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin, 26 Oktober 2026, lebih dari 3.000 hektare lahan di Pulau Kalimantan dan hampir 1.000 hektare di Sumatera masih membara, belum sepenuhnya jinak.

​Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Di balik ribuan hektare lahan yang diselimuti asap, tersimpan ancaman nyata terhadap ekosistem, kesehatan publik, serta siklus iklim jangka panjang yang kerap berulang tanpa solusi struktural yang tuntas.

Kalkulasi Krisis: Kala Kalimantan dan Sumatera Kembali Membara

Secara rinci, wilayah Kalimantan menjadi salah satu titik paling kritis dengan total luas lahan dalam proses pemadaman mencapai 3.392 hektare. Kalimantan Tengah memegang porsi terluas dengan 2.458 hektare, disusul Kalimantan Barat seluas 884 hektare, dan Kalimantan Selatan seluas 52 hektare.​

Sementara itu, di Pulau Sumatera, luasan lahan terdampak tercatat mencapai 990 hektare. Sumatera Selatan menjadi episentrum terbesar di wilayah ini dengan 889 hektare, diikuti Jambi seluas 89 hektare, serta kawasan konservasi vital Taman Nasional Way Kambas (TNWK) di Lampung seluas 12 hektare.

​Tak hanya di dua pulau besar tersebut, bara api juga merambah Pulau Jawa, tepatnya di kawasan konservasi strategis Gunung Arjuno-Welirang, Jawa Timur. Fakta bahwa kebakaran meluas hingga kawasan konservasi menunjukkan betapa rentannya benteng-benteng ekologis nasional dari ancaman destruktif ini.

Dari Puluhan Ribu Personel hingga Modifikasi Cuaca

Respons penanganan yang dikerahkan pemerintah tergolong masif. Sebanyak 57.050 personel darat disiagakan di enam provinsi utama. Kekuatan ini didukung oleh armada udara yang tidak sedikit, yakni 61 unit helikopter dan pesawat—terdiri atas 24 unit untuk patroli, CASA, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dan 37 unit helikopter water bombing.

​Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga digenjot secara intensif. Pada 23 Oktober 2026 saja, tercatat 15 sortie penerbangan disebar dengan total 14.300 kilogram bahan semai (kombinasi dry ice dan natrium klorida/NaCl) di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Di sejumlah titik seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, intervensi cuaca ini dilaporkan berhasil memicu hujan ringan hingga sedang.

​Di tingkat tapak, berbagai inovasi taktis seperti penggunaan drone termal untuk mendeteksi bara tersembunyi di lahan gambut—seperti yang diterapkan di Taman Nasional Way Kambas—menunjukkan adanya peningkatan adaptasi teknologi pemadaman.

Keluar dari Jebakan “Pemadam Kebakaran Musiman”

Kendati pengerahan puluhan ribu personel dan teknologi modifikasi cuaca patut diapresiasi sebagai langkah responsif darurat, narasi tahunan karhutla ini menyisakan pertanyaan mendasar yang menuntut evaluasi kritis: sampai kapan negara terus berperan sebagai pemadam kebakaran reaktif?

Beberapa poin krusial yang perlu menjadi sorotan tajam meliputi:

  1. Efektivitas Pencegahan Dini vs Respons Kuratif: Anggaran dan energi yang dihabiskan untuk mengerahkan puluhan ribu personel serta puluhan armada udara setiap kali musim kemarau tiba bernilai sangat fantastis. Fokus kebijakan semestinya bergeser secara radikal dari pemadaman menuju pencegahan preventif hulu, terutama penegakan hukum tanpa kompromi terhadap korporasi atau oknum yang membuka lahan dengan cara membakar.
  2. ​Kerentanan Ekosistem Gambut: Sebagian besar wilayah yang terbakar, terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, erat kaitannya dengan karakteristik lahan gambut. Tanpa restorasi hidrologi gambut yang konsisten di luar musim kemarau, lahan-lahan ini akan terus menjadi “bom waktu” ekologis setiap tahunnya.
  3. ​Ancaman di Kawasan Konservasi: Terbakarnya kawasan esensial seperti Taman Nasional Way Kambas dan Arjuno-Welirang membuktikan bahwa sistem pengamanan aset biodiversitas nasional masih bolong. Kawasan konservasi seharusnya mendapatkan perlindungan berlapis yang steril dari potensi ancaman api, baik yang bersifat alami maupun ulah manusia.

Karhutla bukan sekadar bencana alam ekologis, melainkan ujian konsistensi komitmen ekologis negara. Publik tentu menanti langkah progresif agar siklus tahunan “langit pekat dan bumi terbakar” ini tidak terus berulang menjadi normalitas baru yang dibiarkan begitu saja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *