Hizbullah Tolak Perpanjangan Gencatan Senjata Israel-Lebanon, Sebut “Konyol dan Memalukan”

Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, secara tegas menolak kesepakatan perpanjangan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat pada Jumat (5/6/2026). Dalam pernyataan kerasnya, Qassem menyebut proses negosiasi yang dilakukan perwakilan Lebanon dan Israel di Washington sebagai sesuatu yang “sia-sia” (futile), “memalukan” (humiliating), dan “menghina” (insulting) bagi Lebanon. Ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut ditolak secara mutlak oleh Hizbullah dan “sebagian besar masyarakat Lebanon”. Kelompok yang didukung Iran itu menilai bahwa penerimaan gencatan senjata dalam kondisi saat ini sama saja dengan penyerahan diri kepada Israel.

Penolakan ini muncul hanya sehari setelah Israel dan Lebanon mengumumkan perpanjangan gencatan senjata yang rapuh di Washington pada Rabu (3/6/2026), disertai pembentukan “zona keamanan percontohan” (pilot security zones) di wilayah Lebanon selatan. Berdasarkan kesepakatan yang dirilis Departemen Luar Negeri AS, gencatan senjata tersebut bergantung pada “penghentian total” serangan oleh Hizbullah serta evakuasi seluruh personel Hizbullah dari wilayah antara perbatasan Israel dan Sungai Litani—sekitar 30 kilometer ke arah utara—yang saat ini diduduki oleh pasukan darat Israel. AS akan membantu pembentukan zona percontohan di mana Angkatan Bersenjata Lebanon akan mengambil alih kendali penuh atas wilayah tersebut dengan menyingkirkan seluruh aktor non-negara.

Gencatan Senjata yang “Memenuhi Tujuan Musuh”

Dalam pidatonya yang disiarkan televisi, Qassem dengan tegas menyatakan bahwa tuntutan agar pejuang Hizbullah meninggalkan Lebanon selatan di bawah ancaman tembakan artileri Israel akan berarti “menyerah, kalah, dan mencapai tujuan musuh”. Ia menegaskan bahwa selama desa-desa Lebanon tidak aman—dibom, dihancurkan, dan rakyatnya dibunuh—maka pemukiman di Israel utara juga tidak akan aman. “Kami hanya peduli pada satu hal: menghentikan agresi total, gencatan senjata, dan penarikan Israel,” tegas Qassem, seraya menggarisbawahi bahwa Hizbullah belum membuat komitmen apa pun untuk menghentikan perlawanan selama masih ada pendudukan. Gencatan senjata harus bersifat komprehensif, tanpa memberi musuh Israel kebebasan untuk membunuh, dan tidak boleh ada pemisahan antara Lebanon selatan dan wilayah Lebanon lainnya.

Sekretaris Jenderal Hizbullah itu juga mengkritik keras bahwa dirinya dan kelompoknya sama sekali tidak dilibatkan dalam perundingan di Washington. Kesepakatan yang dinegosiasikan langsung oleh pemerintah Lebanon dengan Israel—tanpa keterlibatan kelompok milisi terkuat di Lebanon—dinilai sebagai bentuk “penyerahan diri” dan “bukan perjanjian damai”. Ia menyebut perundingan langsung yang memalukan itu sebagai “peta jalan untuk pemusnahan sebagian rakyat Lebanon dan perbudakan sisanya”.

Israel Jeda Serangan, Persiapan Putaran Kelima

Di tengah kebuntuan diplomatik, Israel mengumumkan perubahan taktik pada Sabtu (6/6/2026). Militer Israel menyatakan akan menghentikan sementara operasi ofensif aktif di Lebanon selatan dalam waktu dekat, memprioritaskan pemeliharaan postur pertahanan menjelang putaran kelima pembicaraan gencatan senjata antara kedua negara yang dijadwalkan pada 22 Juni 2026. Seorang pejabat Israel menyatakan bahwa masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa kesepakatan gencatan senjata telah gagal, dan Tel Aviv masih memprioritaskan upaya diplomatik sebagaimana diusulkan Presiden AS Donald Trump.

Namun demikian, Israel menegaskan tetap mempertahankan hak untuk bertindak terhadap ancaman yang akan datang. Militer Israel dapat melakukan serangan udara jika mendeteksi risiko serangan langsung, termasuk di Beirut, ibu kota Lebanon. Mekanisme gencatan senjata baru juga mencakup program percontohan di sebuah desa di Lebanon selatan yang dipilih bersama, di mana Tentara Lebanon akan bertanggung jawab melucuti senjata pasukan bersenjata dan mempertahankan kehadiran permanen untuk menunjukkan kemampuannya menguasai wilayah. Jika model ini berhasil, program akan diperluas ke daerah lain.

Menurut penilaian Israel, meskipun Naim Qassem secara publik menentang kesepakatan, jumlah peluncuran roket dan drone dari Lebanon yang menargetkan wilayah Israel akhir-akhir ini telah menurun secara signifikan. Israel juga mencatat pernyataan keras yang dibuat Presiden Lebanon Joseph Aoun mengenai pengaruh Iran dan Hizbullah di negaranya.

Satu Penjaga Perdamaian Tewas, Korban Jiwa Terus Bertambah

Eskalasi konflik terus merenggut korban jiwa, termasuk dari pasukan penjaga perdamaian PBB. Pasukan PBB di Lebanon (UNIFIL) melaporkan bahwa seorang penjaga perdamaian asal Serbia tewas dan dua lainnya terluka pada Rabu (3/6/2026) malam ketika mortir menghantam posisi mereka dekat Marjayoun di Lebanon tenggara. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk insiden tersebut dan memperingatkan bahwa penyerangan terhadap personel PBB dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang. Serbia mengonfirmasi korban tewas tersebut, yang merupakan anggota Batalyon Mekanik ke-27, tewas akibat luka kritis yang dideritanya.

Sejak konflik meletus pada 2 Maret 2026, total tujuh anggota pasukan penjaga perdamaian PBB telah tewas di Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sedikitnya 3.526 orang tewas dan 10.733 terluka akibat operasi Israel yang terus berlangsung di berbagai wilayah negara itu. Pengeboman Israel pada Kamis (4/6/2026) menewaskan sedikitnya empat orang, termasuk serangan drone terhadap seorang pengendara motor di desa Maaroub dan serangan udara di desa Sohmor, Lembah Bekaa, yang menewaskan tiga orang.

Sementara itu, militer Israel mengumumkan seorang tentaranya tewas akibat rudal Hizbullah yang menghantam tank di Lebanon selatan. Korban tewas dari pihak Israel sejak 2 Maret tercatat mencapai 28 tentara dan satu kontraktor sipil. Lebih dari satu juta warga Lebanon terpaksa mengungsi dari rumah mereka, sementara puluhan ribu warga Israel utara juga mengungsi akibat roket dan drone Hizbullah.

Syarat Iran dan Tekanan terhadap AS

Gencatan senjata di Lebanon telah menjadi syarat mutlak bagi Iran dalam setiap kesepakatan perdamaian dengan Amerika Serikat. Teheran bersikeras bahwa Lebanon adalah “bagian yang tak terpisahkan” dari setiap kesepakatan gencatan senjata final dan penyelesaian yang lebih luas untuk mengakhiri perang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa pasukan bersenjata Iran siap merespons setiap pelanggaran gencatan senjata, dan menegaskan bahwa serangan Israel ke Beirut dihentikan oleh “kekuatan perlawanan” dan “respons tegas Iran”, bukan oleh intervensi AS.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump terus mempertahankan keyakinannya bahwa kesepakatan tetap berlaku. Dalam konferensi pers, Trump menyatakan bahwa di Timur Tengah, “gencatan senjata adalah ketika Anda menembak dengan cara yang lebih moderat.” Ia juga sebelumnya mengklaim telah berbicara dengan Hizbullah dan Netanyahu dan mengatakan bahwa kemajuan sedang dicapai. “Akan sangat bagus jika Lebanon memiliki sedikit kedamaian. Lebanon telah diserang selama bertahun-tahun dan selalu menjadi negara yang terpojok, dan akan sangat bagus jika itu berakhir,” kata Trump.

Uni Eropa, dalam pernyataan resmi pada 7 Juni, mendesak semua aktor untuk sepenuhnya mematuhi ketentuan kesepakatan dan menolak segala kondisi tambahan dari Hizbullah. UE menuntut Hizbullah mundur dari Sektor Litani Selatan dan juga menyerukan Israel untuk menarik diri dari wilayah Lebanon. UE mengumumkan bantuan baru sebesar 100 juta euro untuk Angkatan Bersenjata Lebanon guna mendukung upaya pemerintah dalam memastikan monopoli negara atas senjata di seluruh wilayah.

Analitis ke depan

Penolakan Hizbullah terhadap perpanjangan gencatan senjata ini mengonfirmasi bahwa celah antara kelompok milisi yang didukung Iran dan pemerintah Lebanon semakin lebar. Sementara para diplomat di Washington dan Brussels terus berupaya mencari formula perdamaian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Hizbullah—yang memiliki kekuatan militer lebih besar dari tentara Lebanon—tetap menjadi penentu utama apakah gencatan senjata benar-benar dapat bertahan.

Syarat Iran yang menjadikan Lebanon sebagai bagian integral dari setiap kesepakatan damai AS menambah kompleksitas yang lebih besar. Dengan kata lain, gencatan senjata di Lebanon tidak dapat dipisahkan dari negosiasi nuklir AS-Iran yang lebih luas. Selama Teheran dan Washington masih berselisih tentang program nuklir dan sanksi, prospek perdamaian abadi di Lebanon akan tetap suram.

Ke depan, putaran kelima perundingan Israel-Lebanon di Washington pada 22 Juni 2026 akan menjadi ujian krusial. Jika mekanisme zona percontohan yang melibatkan Tentara Lebanon terbukti efektif, mungkin akan ada landasan bagi de-eskalasi bertahap. Namun jika Hizbullah terus menolak dan Israel tetap mempertahankan pendudukannya di Lebanon selatan, konflik diperkirakan akan terus berlangsung dengan intensitas yang lebih rendah—namun tetap mematikan. Mandat UNIFIL yang akan berakhir pada Desember 2026 juga menjadi ancaman tersendiri: tanpa kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB, risiko kekosongan kekuasaan di Lebanon selatan dapat memicu kekerasan yang lebih besar di masa depan.

Internal link:

“Trump gencatan senjata Iran: hanya akhiri jika tentara AS tewas” — /konflik-dunia/trump-gencatan-senjata-iran-tentara-as-tewas-wsj-2026/
“AS lima syarat nuklir Iran: serahkan 400 kg uranium diperkaya ke Washington” — /konflik-dunia/