Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim: Gerindra Ketuk Palu Pemecatan, 7 Polisi Justru Diperiksa Propam
ininih.com, JAKARTA — Kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan tiga anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra beruntut panjang. Tidak hanya berujung pada tindakan tegas berupa Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari internal partai, kasus ini juga membuka tabir dugaan pelanggaran prosedur di tubuh aparat penegak hukum.
Ketua Majelis Kehormatan Gerindra, Habiburokhman, mengonfirmasi bahwa Mahkamah Partai telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap ketiga kader tersebut sejak 8 Oktober 2026. Menurutnya, langkah kilat ini merupakan wujud komitmen tanpa kompromi terhadap kader yang mencoreng institusi.
“Kami perlu tegaskan bahwa Mahkamah Partai telah memutuskan mereka dipecat sebagai anggota DPRD Gerindra. Aturan ditegakkan, siapa pun yang melakukan kesalahan dijatuhi hukuman,” tegas Habiburokhman, Senin (2/11/2026).
Bantahan Intervensi dan Isu Pemerasan
Di tengah sorotan publik, timbul dinamika menarik terkait proses hukum di kepolisian. Pasca-penangkapan ketiga wakil rakyat tersebut, sebanyak tujuh oknum anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendadak dimutasi dan kini harus menjalani pemeriksaan intensif oleh Bidang Propam Polda Jatim.
Beredar kabar bahwa mutasi tersebut dipicu oleh dugaan praktik pemerasan atau permintaan uang oleh oknum penyidik kepada pihak-pihak yang diamankan.
Menanggapi spekulasi yang berkembang, Habiburokhman menegaskan bahwa Gerindra tidak pernah melakukan komunikasi, intervensi, apalagi ‘main mata’ dengan pihak Polrestabes Surabaya.
“Tidak pernah ada komunikasi apa pun, apalagi intervensi dari kami. Baik Gerindra maupun Polrestabes Surabaya sama-sama melakukan penindakan tegas kepada anggotanya yang melanggar,” imbuhnya.
Kapolrestabes Surabaya Buka Suara
Keterlibatan Bidang Propam Polda Jatim dalam memeriksa ketujuh personel penyidik dibenarkan langsung oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan. Ia memastikan langkah rotasi diambil sebagai bentuk respons atas dugaan pelanggaran Standard Operating Procedure (SOP) saat penanganan perkara.
“Terkait mutasi terhadap 7 anggota Satresnarkoba, hal tersebut karena dugaan pelanggaran SOP dan saat ini masih dalam pemeriksaan intensif oleh Bid Propam Polda Jatim,” terang Luthfie.
Dua Sisi Cermin Penegakan Hukum
Fenomena ini menyajikan dua cermin besar dalam tatakelola etika publik di Indonesia:
- Ketegasan Parpol vs Moralitas Legislator: Keputusan pemecatan cepat oleh Gerindra patut diapresiasi sebagai langkah cleansing internal. Namun, fakta bahwa ada tiga wakil rakyat aktif yang terjerat narkotika sekaligus tetap meninggalkan catatan kritis mengenai efektivitas fungsi rekrutmen dan pengawasan internal partai politik.
- Ujian Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum: Di sisi lain, diperiksanya 7 anggota penyidik oleh Propam Polda Jatim menunjukkan bahwa bahaya laten “transaksional” dalam kasus narkoba masih menjadi tantangan nyata. Tindakan tegas terhadap oknum polisi yang melanggar SOP mutlak diperlukan agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tidak luntur.
Kini, publik menunggu kejelasan hasil investigasi Propam Polda Jatim sekaligus proses hukum pidana yang membayangi ketiga mantan legislator tersebut.
