Komisi II DPR Turun ke Jabar Awasi MBG dan Koperasi Merah Putih, Pastikan Program Prioritas Tepat Sasaran

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Rabu (8/7/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, benar-benar dieksekusi dengan baik dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar laporan di atas kertas.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan bahwa pengawasan langsung ke lapangan sangat krusial mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan wilayah sangat luas dan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. “Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Karena kita tahu wilayah Provinsi Jawa Barat ini sangat luas, tentu butuh effort yang tinggi untuk mengecek langsung ke tingkat bawah agar program tersebut bisa berjalan maksimal,” ujarnya.

Komisi II terus mendorong sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemda agar realisasi program tepat sasaran dan tidak terhambat kendala teknis. Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk memastikan tata kelola dan sinergi anggaran pusat-daerah berjalan lancar demi kelancaran program strategis nasional.

Program Makan Bergizi Gratis di Jabar: Dana Rp6 Triliun per Bulan dan 304 Ribu Tenaga Kerja

Program MBG di Jawa Barat telah menunjukkan dampak yang signifikan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa perputaran dana dari program ini mencapai Rp6 triliun per bulan di Jawa Barat. Hal ini didorong oleh 6.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, dengan setiap SPPG mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan.

Hingga 31 Mei 2026, program MBG di Jawa Barat telah menjangkau 14,68 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota. Sebanyak 6.794 SPPG telah beroperasi, melibatkan 30.132 pemasok bahan pangan dan 304.106 petugas SPPG. Program ini tidak hanya berdampak pada penerima manfaat, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas melalui rantai pasok pangan.

Dadan Hindayana menjelaskan bahwa desain Program MBG diarahkan untuk menciptakan perputaran ekonomi di daerah. Sekitar 70 persen anggaran SPPG dialokasikan untuk pembelian bahan baku, yang 95 persen di antaranya merupakan produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Hal ini mendorong kemandirian pangan lokal dan memberikan efek berantai terhadap perekonomian, seperti meningkatnya permintaan komoditas pertanian, stabilnya harga produk, serta terdorongnya aktivitas produksi di tingkat petani dan pelaku usaha kecil.

Koperasi Desa Merah Putih di Jabar: Target 3.600 Unit Rampung Juli 2026

Sementara itu, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Barat juga menunjukkan progres yang pesat. Pemprov Jawa Barat menargetkan pembentukan seluruh KDKMP di wilayah Jabar yang berjumlah sekitar 3.600 unit dapat selesai pada akhir Juli 2026. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap keberadaan koperasi tersebut mampu menjadi pusat pelayanan kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, terutama bahan pangan dan energi.

Di Kabupaten Indramayu, misalnya, sebanyak 201 KDKMP telah berdiri dan ditargetkan bertambah menjadi 210 unit pada akhir Juli 2026. Koperasi ini akan melayani berbagai kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjadi wadah untuk menampung hasil bumi lokal. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah ketersediaan lahan, karena standar awal membutuhkan lahan seluas 1.000 meter persegi.

Pengawasan DPR dan Evaluasi Program

Kunjungan Komisi II DPR ke Jawa Barat menjadi bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan program-program prioritas nasional berjalan sesuai harapan. DPR RI akan terus mengawal tata kelola dan sinergi anggaran pusat-daerah demi kelancaran program strategis ini.

Dengan adanya pengawasan langsung, diharapkan program MBG dan Koperasi Merah Putih dapat terus berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Ke depan, evaluasi berkelanjutan dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasi berbagai kendala teknis yang mungkin muncul di lapangan.