Malaysia Ancam Tempuh Hukum Internasional soal Kabut Asap: Menagih Tanggung Jawab atau Sekadar Gertakan Politik?
ininih.com, KUALA LUMPUR — Isu klasik musiman kembali memanas di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Malaysia melalui Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan, Arthur Joseph Kurup, secara terbuka menyatakan tengah mengkaji peluang untuk menempuh mekanisme hukum internasional guna menuntut kompensasi dan ganti rugi atas pencemaran kabut asap lintas batas.
Langkah ini mencuat di tengah sidang Dewan Rakyat Malaysia, Rabu (28/10/2026), menyusul kerugian ekonomi dan kesehatan yang kerap berulang akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah regional.
Celah Hukum dan Tantangan Pembuktian
Pernyataan tegas Kuala Lumpur ini sejatinya menyibak sebuah ironi lama di tingkat regional: Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) hingga kini terbukti ompong karena belum memiliki ketentuan spesifik yang mengatur tuntutan kompensasi antarnegara.
Di satu sisi, keinginan Malaysia untuk mengeksplorasi dasar hukum internasional patut diapresiasi sebagai upaya memperkuat prinsip polluter pays (pencemar membayar). Namun di sisi lain, jalan berdarah-darah menanti di depan mata.
Hingga saat ini, pemerintah Malaysia sendiri mengakui bahwa belum ada bukti kuat yang mengonfirmasi keterlibatan perusahaan perkebunan asal negeri jiran tersebut dalam aktivitas pembakaran hutan di Indonesia. Hasil penelaahan bersama Kementerian Perkebunan dan Komoditas menunjukkan bahwa tuduhan tersebut masih meraba-raba. Hal ini menyisakan pertanyaan kritis: Bagaimana mungkin menuntut ganti rugi secara internasional jika bukti keterlibatan korporasi di tingkat domestik tetangga saja masih abu-abu?
Perlindungan Domestik dan Wacana Gugus Tugas ASEAN
Selain ancaman jalur hukum internasional, pemerintah Malaysia mulai melirik langkah mitigasi di dalam negeri. Kuala Lumpur berencana mengkaji bantuan keuangan bagi kelompok rentan yang paling menderita akibat polusi udara, terutama para pekerja sektor gig atau pekerja lepas berbasis platform digital yang menggantungkan hidup di luar ruangan. Wacana pembentukan dana khusus bencana kabut asap pun turut dilempar ke meja pembahasan antarlembaga.
Sementara itu, desakan dari parlemen—seperti usulan anggota Dewan Rakyat Lim Guan Eng agar dibentuk gugus tugas tetap ASEAN melibatkan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia—menunjukkan bahwa pendekatan sektoral nasional sudah tidak memadai. Masalah kabut asap adalah krisis lintas batas yang menuntut integrasi data, transparansi korporasi, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu dari semua negara anggota.
