PAKISTAN, ARAB SAUDI, TURKI, DAN QATAR BANGUN POROS PERTAHANAN BARU YANG DISEBUT “ISLAMIC NATO”

Ininih.com — Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif mengonfirmasi pada 12 Mei 2026 bahwa Qatar dan Turki berpotensi bergabung dalam pakta pertahanan Saudi-Pakistan yang sudah dirancang sejak akhir 2025 — sebuah perkembangan yang oleh media internasional mulai disebut sebagai “Islamic NATO.” Pakta inti Saudi-Pakistan memuat klausul yang secara eksplisit menyerupai Pasal 5 NATO: serangan terhadap satu negara berarti serangan terhadap semuanya.
Jika Qatar dan Turki masuk, poros ini akan menggabungkan kekuatan keuangan Arab, teknologi militer Turki, dan kapasitas nuklir serta rudal balistik Pakistan dalam satu kerangka pertahanan kolektif.

Dari Serangan ke Doha hingga Pakta Defensif

Katalis utama wacana ini bukan abstrak — ia berakar pada insiden konkret. Serangan Israel ke Doha pada September 2025 yang menewaskan anggota Hamas dan petugas keamanan Qatar memicu diskusi serius di forum Organisasi Kerja Sama Islam tentang perlunya mekanisme pertahanan kolektif yang tidak bergantung pada jaminan keamanan AS. Eskalasi perang AS-Iran sejak Februari 2026 mempercepat urgensi itu.

Pernyataan Dubes AS Huckabee yang meminta negara-negara Teluk “memilih antara Iran atau Israel” justru memperkuat argumen bahwa menggantungkan keamanan pada Washington semakin tidak dapat diandalkan — sebuah logika yang sama mendorong Eropa membangun ReArm Europe senilai €800 miliar.

Kombinasi kekuatan yang membuat wacana ini lebih dari sekadar retorika adalah sinergi yang unik: Arab Saudi dan Qatar menyuplai kekuatan finansial yang tidak terbatas, Turki membawa industri pertahanan yang sudah mapan dengan drone Bayraktar dan sistem rudal domestik, sementara Pakistan adalah satu-satunya negara muslim yang sudah memiliki senjata nuklir operasional dan rudal balistik jarak menengah.
Mesir sering disebut sebagai calon anggota berikutnya, membuka proyeksi koridor keamanan dari Mediterania Timur hingga Samudra Hindia.

Wacana yang Belum Jadi Blok

Para analis memperingatkan bahwa label “Islamic NATO” lebih kuat sebagai narasi politik daripada refleksi struktur aliansi yang sudah mapan. Rivalitas internal yang belum selesai — Arab Saudi versus Iran, ketegangan Turki dengan beberapa negara Arab, dan posisi Qatar yang kerap berbeda dari konsensus Teluk — menjadi hambatan struktural yang nyata. Tidak ada deklarasi resmi, tidak ada markas bersama, dan tidak ada komando militer terpadu yang sudah berfungsi.

Tetapi apa yang sudah ada adalah koordinasi intelijen yang menguat, latihan militer bersama yang semakin rutin, dan kesepakatan bilateral yang memiliki klausul pertahanan kolektif secara eksplisit. Dalam konteks di mana NATO sedang diuji dari dalam oleh krisis Greenland dan AS menarik ribuan tentara dari Eropa, kemunculan poros pertahanan alternatif di dunia muslim bukan sekadar wacana akademis.
Ini adalah sinyal bahwa tatanan keamanan global yang selama delapan dekade berpusat pada aliansi pimpinan AS sedang mengalami fragmentasi dari berbagai arah sekaligus — dan “Islamic NATO,” formal atau tidak, adalah salah satu fragmen yang sedang mengeras.TRUMP DAN XI BERTEMU DI BEIJING, IRAN DAN TAIWAN BAYANGI UPAYA STABILKAN RANTAI PASOK GLOBALSelat Hormuz Memanas: Insiden Tembakan dan Penutupan Jalur Picu Kekhawatiran Global