Pembangunan Sekolah Rakyat dan Pengawasan Bansos Jadi Fokus Kementerian Sosial
Kementerian Sosial (Kemensos) terus menjalankan dua agenda utama dalam pekan ini: percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dan penguatan pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos). Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kedua program ini membutuhkan kolaborasi lintas unit dan integritas tinggi untuk memastikan manfaatnya tepat sasaran .
Sekolah Rakyat: Perluasan dan Tantangan
Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto terus diperluas. Di Jawa Tengah saja, program ini kini telah menampung 2.692 siswa yang tersebar di 10 Sekolah Rakyat permanen dan enam rintisan . Secara nasional, Kemensos menargetkan penambahan 100 hingga 150 gedung baru, sehingga total gedung permanen mencapai sekitar 250 unit dengan kapasitas menampung sedikitnya 140 ribu siswa pada tahun depan .
Mensos menekankan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat membutuhkan kolaborasi erat antarunit kerja. Program ini tidak hanya menyasar anak melalui pendidikan berasrama gratis, tetapi juga memberikan intervensi terintegrasi kepada orang tua, seperti jaminan sosial, rehabilitasi, dan program pemberdayaan ekonomi agar keluarga mencapai kemandirian . Penerimaan siswa dilakukan melalui mekanisme penjangkauan langsung berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan sasaran tepat, tanpa pungutan atau titipan .
Mensos juga mengingatkan pentingnya integritas dalam pengadaan barang untuk mendukung program ini. “Jangan ada lagi di Kementerian Sosial ini yang terlibat korupsi,” tegasnya saat melantik 67 pejabat fungsional . Ia meminta seluruh jajaran meninggalkan kebiasaan buruk masa lalu dan menjalankan tugas secara bersih serta bertanggung jawab .
Penyaluran Bansos Triwulan III dan Pengawasan
Pada triwulan III tahun 2026, Kemensos mencatat kemajuan signifikan dalam penyaluran bansos. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah cair ke lebih dari 7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau program sembako telah disalurkan ke lebih dari 12 juta KPM . Target penyaluran untuk total 18 juta KPM ditargetkan tuntas pada Agustus 2026 .
Selain penyaluran, Kemensos juga memperkuat pengawasan melalui pemutakhiran data secara berkala oleh BPS. Hasilnya, sebanyak 132.272 KPM berhasil naik kelas atau “graduasi” dari status kemiskinan pada triwulan III 2026 . Angka ini terdiri dari 81.000 KPM penerima BPNT/Sembako dan 51.272 KPM penerima PKH yang kini dinilai telah mandiri secara ekonomi .
Mensos menekankan bahwa bansos bersifat sementara dan harus ditindaklanjuti dengan pemberdayaan agar KPM dapat mandiri. “Bansos harus ditindaklanjuti dengan graduasi karena bansos itu sementara, berdaya selamanya,” ujarnya . Sebagai langkah antisipasi, KPM yang teridentifikasi melakukan transaksi judi online juga akan ditangguhkan penyaluran bansosnya .
Kemensos berkomitmen untuk terus meningkatkan digitalisasi bansos, pemutakhiran DTSEN, dan percepatan graduasi KPM . Dengan kolaborasi yang kuat dan pengawasan yang ketat, diharapkan program-program Kemensos dapat memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat .
