Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Paparkan Capaian 20 Bulan Pemerintahan dan Percepatan Program Prioritas

residen Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026. Sidang yang digelar sebagai agenda rutin evaluasi pertengahan tahun ini dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seluruh menteri Kabinet Merah Putih, wakil menteri, utusan khusus Presiden, serta kepala lembaga tinggi negara. Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah mengemban mandat rakyat untuk menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan bangsa, serta menekankan pentingnya percepatan implementasi program-program prioritas.

Presiden menyampaikan bahwa dalam 20 bulan masa pemerintahan, pemerintah telah menyelesaikan sekitar 110 persoalan strategis. Ia mengingatkan seluruh jajaran kabinet untuk tidak gentar menghadapi berbagai persoalan bangsa, namun juga tidak boleh berpuas diri atau bersikap sombong atas capaian yang telah diraih. Berlandaskan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, pemerintah terus memperkuat tata kelola negara, membangun ekonomi yang berkeadilan, sekaligus memastikan hasil pembangunan dirasakan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia.

Di sektor pangan, Presiden memaparkan sejumlah capaian strategis yang telah diraih. Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung pakan, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam. Cadangan beras nasional berada pada level tertinggi sepanjang sejarah NKRI, dan nilai tukar petani (NTP) juga mencatatkan rekor tertinggi. Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah, terutama Kementerian Pertanian yang telah mendorong peningkatan produksi melalui berbagai program strategis.

Di sektor energi, pemerintah telah mengembangkan bahan bakar B50 berbasis minyak sawit, yang secara signifikan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Selain itu, setelah tertunda selama 28 tahun, Proyek Gas Abadi Masela akhirnya dimulai, dan Kilang BBM RDMP Balikpapan telah rampung. Langkah-langkah ini menjadi fondasi penting bagi penguatan kemandirian energi nasional dan mengurangi defisit neraca perdagangan.

Dalam rangka pengelolaan aset dan tata kelola negara, pemerintah telah mendirikan Dana Kedaulatan Danantara untuk mengelola aset nasional secara lebih profesional. Bank Emas Indonesia juga telah berdiri dan berhasil mengelola 153 ton emas. Sebagai bagian dari reformasi BUMN, sebanyak 250 BUMN yang dinilai tidak produktif dan membebani keuangan negara telah ditutup, yang berhasil menyelamatkan anggaran negara hingga Rp50 triliun. Penerapan Sistem Ekspor Satu Pintu juga telah dilakukan untuk menghentikan kebocoran devisa dan memastikan penerimaan negara dari sektor ekspor lebih optimal.

Di bidang ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan, pemerintah telah menyelesaikan masalah kredit macet UMKM yang selama ini menjadi beban bagi pelaku usaha kecil. Kenaikan gaji hakim yang telah tertunda selama 12 tahun akhirnya direalisasikan sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi penegak hukum. Lebih dari 1.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) telah mulai beroperasi, meskipun masih menghadapi berbagai kendala infrastruktur seperti listrik, air, dan internet. Pemerintah menargetkan 30.000 Kopdes Merah Putih dapat beroperasi hingga akhir tahun ini, yang akan menjadi tulang punggung ekonomi desa dan memutus rantai distribusi yang panjang. Selain itu, pembangunan 1.000 jembatan desa dan 100 Kampung Nelayan Merah Putih juga terus dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir dan pedalaman.

Di bidang pendidikan, pemerintah telah membuka empat Sekolah Unggul Garuda, dengan total 42 sekolah yang telah menjadi SMA Unggul Garuda Transformasi. Program ini bertujuan mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing global. Sementara di bidang lingkungan, pemerintah telah melaksanakan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai langkah nyata dalam pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun ini digelar sebagai forum evaluasi kinerja pemerintah menjelang pidato kenegaraan Presiden pada Agustus 2026. Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja cepat untuk menutup kebocoran kekayaan negara, memperkuat fondasi ekonomi nasional, mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Meskipun berbagai tantangan masih menghadang, Presiden optimistis dengan kerja keras dan gotong royong, Indonesia dapat melompat lebih cepat menuju kemakmuran yang berkeadilan.