Produksi Beras Tembus 34,69 Juta Ton dan Stok Tertinggi Sepanjang Sejarah, Seberapa Kuat Indonesia Hadapi Krisis Pangan Global?
Ketika dunia mulai dihantui ancaman krisis pangan akibat konflik geopolitik dan terganggunya jalur perdagangan, Indonesia justru menunjukkan kondisi yang berbeda. Produksi beras meningkat, cadangan pemerintah berada di level tertinggi, dan pemerintah mulai membuka pasar ekspor. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sudah cukup kuat untuk menghadapi gejolak pangan dunia?
Peringatan datang dari Food and Agriculture Organization. Organisasi pangan dunia tersebut menilai gangguan di Selat Hormuz bukan sekadar persoalan jalur pelayaran. Jika berlangsung berkepanjangan, gangguan tersebut dapat berkembang menjadi guncangan sistemik terhadap sektor pangan dan pertanian global.
Kepala Ekonom FAO Maximo Torero mengingatkan bahwa selat tersebut sebelumnya menyumbang 35 persen rantai pasok pupuk global dan 20 persen pasokan pupuk fosfat. Gangguan telah menyebabkan kenaikan harga minyak 50 persen, gas alam 25 persen, dan urea 55 persen, sementara biaya angkut meningkat sekitar 43 hingga 58 persen. FAO bahkan memperkirakan krisis harga pangan global yang serius dapat terjadi dalam enam hingga 12 bulan jika langkah antisipasi tidak segera dilakukan.
Di tengah ancaman tersebut, posisi Indonesia relatif lebih kuat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras untuk konsumsi penduduk pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 4,07 juta ton atau 13,29 persen dibandingkan produksi 2024. Pada tahun yang sama, produksi padi dalam bentuk gabah kering giling mencapai 60,21 juta ton.
Kekuatan produksi tersebut kemudian diikuti dengan peningkatan cadangan. Hingga 18 Mei 2026, Cadangan Beras Pemerintah tercatat sekitar 5,37 juta ton. Kementerian Pertanian menyebut angka tersebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Pada periode Januari hingga 18 Mei 2026, serapan beras nasional juga telah mencapai 2,8 juta ton atau sekitar 70 persen dari target empat juta ton sepanjang tahun.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan produksi dan cadangan pangan menjadi bagian dari strategi menghadapi berbagai risiko, mulai dari perubahan iklim hingga dinamika geopolitik. Pemerintah tidak ingin peningkatan produksi hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tetapi juga melihat peluang bagi Indonesia untuk mengambil posisi lebih besar dalam perdagangan pangan internasional.
Langkah tersebut mulai terlihat pada Maret 2026. Pemerintah melepas ekspor perdana 2.280 ton beras premium ke Arab Saudi dengan nilai sekitar Rp38 miliar, untuk memenuhi kebutuhan sekitar 215 ribu jemaah haji Indonesia. Pemerintah juga telah menyalurkan 10 ribu ton beras untuk bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Selain Arab Saudi, peluang pasar beras Indonesia juga mulai dijajaki ke Papua Nugini, Malaysia, dan Filipina.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut stok yang kuat memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama pangan dengan negara lain. Namun, pemerintah tetap menegaskan bahwa ekspor tidak boleh mengganggu kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Karena itu, setiap pengiriman ke luar negeri harus dihitung berdasarkan produksi, konsumsi, dan posisi cadangan nasional.
Di sinilah tantangan berikutnya muncul. Swasembada bukan berarti persoalan pangan selesai. Indonesia masih harus berhadapan dengan perubahan iklim, ketersediaan air, degradasi lahan, produktivitas pertanian, serta kesejahteraan petani. FAO sendiri mengingatkan pentingnya meningkatkan ketahanan sistem pangan agar negara tidak mudah terguncang ketika jalur perdagangan global terganggu.
Dengan produksi beras 34,69 juta ton pada 2025 dan cadangan pemerintah mencapai 5,37 juta ton pada Mei 2026, Indonesia memang memiliki modal yang jauh lebih kuat untuk menghadapi gejolak pangan global. Namun, ukuran keberhasilan ke depan bukan hanya seberapa banyak beras yang bisa diproduksi atau diekspor. Yang lebih penting adalah kemampuan menjaga produksi tetap berkelanjutan, memastikan petani memperoleh manfaat ekonomi, dan memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap aman ketika dunia menghadapi krisis.
