Menanti Ketegasan Hukum di Lahan SAD: Saat Putusan MA Terbentur Penundaan Eksekusi
ininih.com, JAMBI — Kemenangan di atas kertas kerap kali tak otomatis berbuah keadilan di lapangan. Hal inilah yang kini dirasakan oleh masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Marga Kubu Lalan, Kabupaten Batang Hari, Jambi. Meski telah mengantongi putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari Mahkamah Agung (MA) atas sengketa lahan melawan PT Berkat Sawit Utama (BSU), proses eksekusi fisik lahan seluas kurang lebih 1.200 hektare tersebut masih mengambang tanpa kepastian.
Perwakilan masyarakat SAD, Mahmud Irsad, mengungkapkan bahwa pihaknya telah secara resmi mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri (PN) Batang Hari sejak 2 September 2026. Namun, alih-alih penegakan hukum yang progresif, warga justru dihadapkan pada rentetan penundaan jadwal yang berulang.
Berdasarkan catatan pihak warga, jadwal eksekusi sempat direncanakan pada 2 September, bergeser ke 17 September,hingga dijadwalkan ulang pada 1 Oktober 2026. Kendati demikian, hingga memasuki penghujung Oktober 2026, belum ada tanda-tanda penetapan maupun tindakan riil di lapangan.
“Kami mempertanyakan, kalau sudah ada putusan yang sah dan permohonan eksekusi resmi telah diajukan, mengapa pelaksanaannya terus tertunda? Kami tidak meminta lebih, kami hanya menagih kepastian hukum,” tegas Irsad saat memberikan keterangan.
Landasan Hukum dan Aset Ratusan Miliar
Penundaan ini memicu pertanyaan kritis terkait komitmen penegakan hukum bagi masyarakat adat. Pasalnya, landasan hukum masyarakat SAD Marga Kubu Lalan terbilang sangat kuat, yakni Putusan MA Nomor 5287 K/Pdt/2025 yang telah diketuk pada 30 Desember 2025 lalu.
Selain pengembalian hak atas lahan perkebunan seluas 1.200 hektare, putusan kasasi tersebut juga mencakup tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial dengan nilai fantastis, yakni mencapai lebih dari Rp638 miliar. Bagi masyarakat adat,angka tersebut bukan sekadar nilai nominal, melainkan bentuk pemulihan atas hak ruang hidup mereka yang terampas selama bertahun-tahun.
Menagih Peran dan Ketegasan Aparat Penegak Hukum
Melihat mandeknya proses penanganan di tingkat pengadilan negeri, warga SAD mendesak intervensi positif dari jajaran pimpinan daerah, khususnya Kapolda Jambi. Irsad berharap Kapolda Jambi dapat memberikan perhatian khusus, terutama dalam memetakan serta menyiagakan skema pengamanan yang memadai apabila PN Batang Hari kembali menjadwalkan tindakan eksekusi.
Kehadiran pengamanan dari aparat kepolisian dinilai kunci utama untuk mengawal ketetapan pengadilan, guna mencegah potensi konflik horizontal maupun resistensi di lapangan.
“Kehadiran negara sangat kami harapkan di sini. Jangan sampai ketidakpastian ini berlarut-larut dan memicu ketegangan baru di tengah masyarakat,” tambah Irsad.
Ujian Konsistensi Penegakan Hukum
Kasus penundaan eksekusi lahan SAD ini menjadi ujian penting bagi transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan di tingkat daerah. Ketika putusan tertinggi di tingkat Mahkamah Agung tak kunjung dieksekusi, marwah penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat kembali dipertanyakan.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi ininih.com masih terus berupaya mengonfirmasi pihak PT BSU, Pengadilan Negeri Batang Hari, serta Polda Jambi untuk mendapatkan penjelasan resmi mengenai kendala teknis maupun alasan di balik penundaan eksekusi tersebut. Hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait tetap terbuka lebar demi menjaga keberimbangan informasi.
