November 21, 2026

Sentil Pengusaha “Ngaku WNI” yang Larikan Profit SDA ke Luar Negeri, Prabowo: Negara Kita Terlalu Baik!

pembukaan-tanwir-dan-milad-ke-114-muhammadiyah-1794644580919_169

ininih.com, PALU — Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Sidang Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11), kembali menyisakan pesan politik dan ekonomi yang tajam. Kali ini, kepala negara menyoroti anomali klasik dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia: kemudahan obral izin konsesi bagi pengusaha bermodal identitas Warga Negara Indonesia (WNI), namun keuntungan besarnya justru diparkir di luar negeri.

​Dalam nada lugas, Prabowo menilai negara selama ini bersikap terlalu lunak dalam mendistribusikan akses terhadap sumber daya alam (SDA)—mulai dari Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP), hingga Hak Pengusahaan Hutan (HTI).

​Paradoks Identitas Nasional dan Arus Modal Keluar

​Menurut Prabowo, pola yang kerap terjadi selama puluhan tahun adalah para pemohon izin mendekati kepala daerah hingga kementerian dengan menonjolkan status kewarganegaraan Indonesia demi mendapatkan karpet merah regulasi. Namun, begitu konsesi berjalan dan menghasilkan profit raksasa, devisa dan keuntungan tersebut justru dilarikan keluar dari sistem keuangan domestik (capital flight).

​Fenomena ini membuat Prabowo mempertanyakan desain arsitektur ekonomi nasional yang dinilainya membiarkan kebocoran nilai tambah terus berlangsung. Ia bahkan mengajak para tokoh organisasi kemasyarakatan besar seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), serta kalangan intelektual untuk turun tangan mengawasi realitas pengelolaan sumber daya alam di daerah masing-masing yang kerap kali tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan warga sekitar.

​Alarm Keras Soal Intervensi Oligarki dan Integritas Pejabat

​Kritik Prabowo tidak berhenti pada isu tata kelola izin, tetapi merembet pada persoalan paling sensitif di tubuh birokrasi: kerentanan pejabat negara terhadap suap dan intervensi pemodal.

​Secara terbuka, Prabowo mengungkapkan keprihatinannya atas upaya pihak-pihak tertentu yang mencoba “membeli” kebijakan negara—mulai dari level menteri, jenderal, hingga presiden sekalipun. Menegaskan komitmen pengabdiannya sejak berdinas di TNI, ia menyatakan tidak akan gentar menghadapi tekanan politik maupun potensi gejolak sosial seperti demonstrasi atau kerusuhan yang mungkin digerakkan oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.

Retorika Kuat Menanti Instrumen Regulasi Nyata

​Pernyataan keras Presiden di Palu memotret kegelisahan publik atas ketimpangan penguasaan lahan dan tambang di tanah air. Kendati demikian, dari kacamata tata kelola negara dan kebijakan publik, pidato ini menyisakan pekerjaan rumah yang sangat konkret:

  1. ​Audit dan Penegakan Hukum Izin Bermasalah: Sindiran terhadap pemilik HGU, IUP, dan HTI yang melarikan keuntungan ke luar negeri harus diikuti dengan audit menyeluruh dan evaluasi izin yang tidak memberikan dampak ekonomi lokal, bukan sekadar imbauan moral.
  2. ​Menutup Celah Devisa Hasil Ekspor (DHE): Persoalan keuntungan yang disimpan di luar negeri menuntut pengetatan aturan parkir devisa serta pengawasan transaksi lintas batas (cross-border) yang lebih transparan oleh otoritas moneter dan perpajakan.
  3. ​Benteng Integritas Pejabat: Pengakuan bahwa pejabat tinggi rentan “dibeli” menjadi alarm keras agar pemerintah memperkuat sistem pengawasan internal, transparansi proses perizinan satu pintu, dan penindakan hukum tanpa pandang bulu terhadap aktor suap di sektor sumber daya alam.

​Pidato di Palu menegaskan posisi politik Prabowo yang berhadapan langsung dengan para pemburu rente (rent-seekers). Publik kini menanti sejauh mana ketegasan di atas podium tersebut mampu diterjemahkan menjadi instrumen kebijakan yang benar-benar mengunci kekayaan alam agar tetap tinggal dan memakmurkan rakyat Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *