Kapolri Suyudi Hadapi Komisi III DPR: Membongkar Motif dan Dalang Penyadapan Presiden Prabowo
ininih.com, JAKARTA – Suasana di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11/2026) pagi ini terasa berbeda. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto hadir memenuhi undangan rapat kerja bersama Komisi III DPR RI untuk membedah salah satu skandal keamanan dan politik paling sensitif tahun ini: dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Tiba sekitar pukul 08.20 WIB didampingi ajudannya, Suyudi langsung disambut jajaran petinggi Korps Bhayangkara yang telah lebih dulu berada di lokasi, antara lain Irwasum Komjen Asep Edi Suheri, Kabareskrim Irjen Pol Asep Safrudin, dan Dirtipidium Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo. Rombongan langsung memasuki ruang rapat dan berhadapan dengan pimpinan Komisi III untuk memulai pembahasan tertutup maupun terbuka terkait progres penyidikan.
Membuka Kotak Pandora di Tubuh Internal Kepolisian
Rapat kerja ini bukan sekadar agenda pengawasan rutin. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa parlemen bertekad mengusut tuntas aktor intelektual serta motif di balik operasi penyadapan terhadap kepala negara tersebut. Didampingi jajaran wakil ketua—Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni—serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam, Habiburokhman memastikan DPR akan mengawal proses hukum tanpa pandang bulu.
Sejauh ini, Bareskrim Polri telah mengambil langkah tegas dengan menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam pusaran kasus ini:
- Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Eks Kapolri)
- Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri)
- Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri)
- Irjen Pol Slamet Uliandi (Kadiv TIK Polri)
Keempatnya dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ujian Reformasi dan Netralitas Institusi
Penetapan status tersangka terhadap mantan pemimpin tertinggi Polri beserta tiga jenderal aktif merupakan tamparan keras bagi institusi kepolisian sekaligus ujian nyata bagi kepemimpinan Kapolri Suyudi Ario Seto. Secara hukum, penyadapan terhadap presiden bukan sekadar pelanggaran privasi atau penyalahgunaan wewenang teknis di bidang teknologi informasi, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.
Di sisi lain, kehadiran Habiburokhman—yang juga merupakan politikus Partai Gerindra, partai yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo—sebagai pemimpin rapat pengawasan menempatkan parlemen di bawah sorotan publik. DPR dituntut untuk menjaga keseimbangan antara komitmen mengawal penegakan hukum secara maksimal dengan objektivitas fungsi pengawasan, agar proses ini murni berdiri di atas supremasi hukum, bukan sekadar narasi balas budi atau dinamika politik praktis semata.
Publik kini menanti sejauh mana keterbukaan Kapolri Suyudi dalam memaparkan konstruksi perkara di hadapan wakil rakyat. Jawaban atas pertanyaan fundamental—mengapa penyadapan dilakukan, informasi apa yang diburu, dan ke mana aliran data tersebut bermuara—akan menjadi tolok ukur apakah institusi penegak hukum benar-benar siap melakukan bersih-bersih internal secara total.
