Koordinator Aksi Desak Bupati Bekasi Definitif Tuntaskan Tiga Tuntutan Solidaritas Wartawan
ininih.com, Bekasi – Pelantikan dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif didesak untuk segera menindaklanjuti tiga tuntutan Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya. Desakan itu disampaikan Koordinator Aksi Damai, Paulus Simalango, S.H., Jumat (23/10/2026), di Cikarang Pusat.
Paulus menyatakan pelantikan tersebut harus menjadi momentum penegakan hukum, disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers. Menurutnya, perubahan status dari Pelaksana Tugas (Plt) menjadi bupati definitif harus diikuti langkah tegas dan transparan.
“Selamat atas pelantikan Bapak dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif. Kami berharap amanah ini menjadi momentum untuk menghadirkan kepemimpinan yang responsif dan berintegritas. Namun tiga tuntutan aksi damai wartawan belum boleh dianggap selesai sebelum ada tindak lanjut yang jelas,” tegas Paulus.
Tiga tuntutan itu sebelumnya disampaikan ratusan wartawan dalam aksi damai di Kompleks Pemkab Bekasi, Kamis (15/10/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas atas dugaan penghinaan, pengusiran, dan penghalangan tugas jurnalistik terhadap wartawan Kimsan Indra Simaremare, http://S.Pd., yang diduga melibatkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.
Paulus merinci, tuntutan pertama adalah pencopotan Kepala Dinas LH apabila hasil pemeriksaan terbukti melanggar etika dan disiplin ASN. Pemeriksaan diminta dilakukan secara objektif, independen, dan transparan.
Tuntutan kedua, penegakan hukum dan disiplin secara tegas. Pemkab Bekasi diminta tidak mengintervensi proses hukum atas laporan yang telah disampaikan ke kepolisian serta menjalankan mekanisme disiplin ASN sesuai kewenangan.
Tuntutan ketiga, evaluasi menyeluruh dan jaminan perlindungan kemerdekaan pers. Seluruh pejabat dan perangkat daerah diminta menghormati tugas jurnalistik dan menjamin akses informasi publik untuk mencegah terulangnya intimidasi terhadap wartawan.
Paulus menyebut pihaknya telah memberikan ruang kepada Pemkab Bekasi untuk menindaklanjuti hasil audiensi saat aksi damai dan telah melakukan komunikasi terkait perkembangan penanganan perkara.
“Kami sudah menempuh jalur komunikasi dan memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk bekerja sesuai mekanisme. Kesabaran insan pers jangan dimaknai sebagai sikap menyerah. Kami membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji,” ujarnya.
Ia menegaskan persoalan ini bukan menyangkut pribadi atau satu organisasi pers, melainkan martabat profesi wartawan. Menurutnya, kemerdekaan pers dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sehingga setiap dugaan pelanggaran harus ditangani dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.
Paulus menambahkan, jika tidak ada tindak lanjut yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan organisasi pers untuk menggelar Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya Jilid II dengan tetap mengedepankan ketertiban dan kepatuhan hukum.
“Kami tidak menuntut keputusan yang melanggar hukum. Kami menuntut keberanian pemerintah untuk menegakkan aturan. Jabatan adalah amanah, hukum harus ditegakkan, dan martabat wartawan wajib dihormati,” pungkasnya.
Narasumber:
Paulus Simalango, S.H.
Koordinator Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya
Redaksi.
