November 22, 2026

Menuai Kritik Publik, Mensos Gus Ipul Luruskan Rencana Lokasi Sekolah Rakyat di Sisi Hutan Kota UI

konferensi-pers-dua-tahun-perlindungan-sosial-1794213936796_169

ininih.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meluruskan pernyataan sebelumnya mengenai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang sempat disebut akan menggunakan kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Menurut keterangan yang dikutip dari Antara pada Rabu (18/11), Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mendirikan bangunan di dalam kawasan hutan kota, melainkan di lahan kampus yang posisinya berhimpitan dengan area hijau tersebut di sisi wilayah DKI Jakarta.

​”Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan,” ujar Gus Ipul.

​Klarifikasi ini muncul setelah pernyataan Gus Ipul pada Senin (16/11) lalu—yang menyebut rencana pemanfaatan sekitar 8 hektare dari total lebih dari 100 hektare Hutan Kota UI—menuai sorotan dan penolakan dari berbagai pihak.

​Gus Ipul menjelaskan bahwa rencana tersebut berawal dari permintaan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada pihak UI untuk mencarikan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat yang diproyeksikan menampung 3.000 siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA asal DKI Jakarta. Pihak UI awalnya menawarkan beberapa opsi lahan seluas 1,5 hektare di kawasan Rawamangun dan Cawang. Namun, Kemensos menilai luasan tersebut tidak memadai untuk kapasitas ribuan siswa, sehingga UI kemudian mengajukan opsi lahan di area kampus utama yang berbatasan langsung dengan hutan kota di sisi Jakarta.

​Meski demikian, Gus Ipul menekankan bahwa hingga kini belum ada keputusan final terkait penetapan lokasi. Tim gabungan yang terdiri dari Kemensos, pihak UI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih harus melakukan peninjauan lapangan serta verifikasi administrasi. Ia memastikan proyek tersebut wajib memenuhi standar ketat, mulai dari analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kepastian bebas dari kawasan rawan bencana, hingga kepatuhan terhadap tata ruang wilayah.

​”Jadi kalau ada yang kritik, ya kita ucapkan terima kasih. Yang jelas, kami menolak kalau misalnya itu di hutan kota, ya Pak Pram (Gubernur DKI Jakarta), menolak. Saya juga menolak. UI juga menolak. Ya, saya juga menolak. Nanti kita luruskan bersama,” tuturnya.

​Bantahan Lintas Pihak dan Evaluasi Koordinasi

​Seiring bergulirnya polemik tersebut, sejumlah pemangku kepentingan terkait turut memberikan klarifikasi yang menegaskan penolakan terhadap alih fungsi kawasan hutan kota:

  • ​Universitas Indonesia: Melalui Direktorat Humas, Media, Pemerintah dan Internasional, pihak UI menyatakan bahwa lahan yang diusulkan bukanlah bagian dari kawasan Hutan Kota UI, melainkan lahan kampus yang berada di sisi wilayah Jakarta dan berdekatan dengan area hutan kota.
  • ​Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya tidak pernah mengusulkan Hutan Kota UI sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Menurutnya, lokasi yang diusulkan Pemprov DKI berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
  • ​Kemenko Pemberdayaan Masyarakat: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melalui akun media sosial Threads resminya pada Rabu (18/11) memastikan tidak ada rencana mengalihfungsikan Hutan Kota UI menjadi bangunan fisik dan menyatakan tidak akan menyetujui penggunaan kawasan hijau tersebut.

​Perbedaan pernyataan awal dan klarifikasi susulan dari jajaran kementerian, pemerintah daerah, hingga pihak kampus ini mencerminkan perlunya sinkronisasi komunikasi publik sebelum sebuah rencana proyek strategis diumumkan. Di tengah keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Jakarta dan sekitarnya, kejelasan status lahan menjadi isu sensitif yang menyangkut kelestarian ekosistem perkotaan.

​Proses verifikasi lapangan serta penyusunan dokumen Amdal oleh tim gabungan nantinya akan menjadi tolok ukur krusial untuk memastikan batas fisik lahan kampus yang dimaksud benar-benar steril dari kawasan lindung Hutan Kota UI serta sesuai dengan aturan tata ruang yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *