Tersangka Sipil vs Prajurit Aktif: Menguji Komitmen Bersama Usut Tuntas Korupsi DSP BNPB
ininih.com, JAKARTA — Penanganan kasus dugaan korupsi Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) Kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 2024–2026 terus bergulir. Di tengah penyidikan terhadap lima tersangka sipil dan swasta, publik kini menyoroti kepastian proses hukum bagi unsur TNI aktif yang diduga turut terlibat.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah bersurat secara resmi kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Surat tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam skandal penyalahgunaan dana darurat senilai total Rp148 miliar.
“Kalau saya belum terima (balasan) ya. Sebenarnya sih kalau dari KPK sifatnya kami menyampaikan surat itu, tidak perlu harus ada balasan juga. Keputusan sepenuhnya nanti dari Panglima untuk memutuskan proses-proses yang dilakukan terhadap pihak yang statusnya adalah TNI,” ujar Setyo kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).
Penyidikan Mendalam dan Gurita Konflik Kepentingan
Kasus yang ditangani komisi antirasuah ini menjadi perhatian publik lantaran menyasar dana darurat yang sejatinya dialokasikan untuk penanganan bencana kritis—seperti Karhutla di Papua dan Kalimantan, banjir di Sumatera dan Aceh pada akhir 2025, hingga gempa bumi di NTT.
Dari lima tersangka yang ditetapkan, KPK menemukan indikasi kuat praktik nepotisme dan penunjukan vendor terafiliasi. Salah satu tersangka, Bima Setiawan (Tenaga Ahli Kepala BNPB), diketahui merupakan adik dari mantan Kepala BNPB, Letjen Suharyanto. KPK juga menahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gabriel Purwaka Sigit serta pihak swasta penyedia barang dan jasa.
“Beberapa pihak sudah dilakukan pemeriksaan. Dari lima tersangka di awal yang sifatnya pemeriksaan singkat, sekarang masuk pada pemeriksaan yang lebih mendalam untuk memastikan pembuktian,” tambah Setyo.
Celah Hukum Koneksitas dan Ironi Dana Bencana
Kasus korupsi dana bencana BNPB ini membuka dua catatan kritis fundamental bagi tata kelola hukum nasional:
- Ujian Akuntabilitas Peradilan Militer (Koneksitas): Pernyataan KPK bahwa “keputusan sepenuhnya ada di tangan Panglima TNI” menegaskan batas kewenangan koneksitas antara KPK dan peradilan militer. Publik berharap penanganan terhadap dua prajurit aktif tidak menguap atau berjalan lambat di tingkat internal Puspom TNI. Transparansi proses hukum di lingkungan militer menjadi kunci agar tidak muncul persepsi tebang pilih antara tersangka sipil dan prajurit.
- Kejahatan Kemanusiaan di Balik Label ‘Dana Darurat’: Penyelewengan Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp148 miliar merupakan bentuk kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Mengingat dana ini diperuntukkan bagi korban bencana alam, skema pengawasan penunjukan vendor darurat (direct appointment) di BNPB terbukti rentan dimanipulasi oleh kroni dan kerabat pejabat.
Dengan berjalannya pemeriksaan mendalam terhadap pihak swasta dan pejabat sipil, masyarakat kini menanti langkah konkret dari Markas Besar TNI dalam merespons surat KPK demi penegakan hukum yang adil dan terbuka.
