BRICS Bangun Sistem Keuangan Paralel, Indonesia Ikut
BRICS ekonomi dolar alternatif Indonesia bukan lagi wacana masa depan — ini adalah infrastruktur yang sedang dibangun secara aktif. Di balik agenda geopolitik dan perdebatan tentang poros keamanan di New Delhi, BRICS diam-diam mempercepat pembangunan sistem ekonomi dan keuangan yang berjalan paralel dengan tatanan berbasis dolar AS. New Development Bank sebagai “World Bank versi BRICS,” skema pembayaran lintas batas dalam mata uang lokal, dan jaringan fintech yang menghubungkan anggota blok tanpa melalui SWIFT — semuanya bergerak bersamaan. Bagi Indonesia yang baru bergabung sebagai anggota penuh pada Januari 2025, ini adalah peluang akses pembiayaan alternatif sekaligus tantangan navigasi yang membutuhkan kehati-hatian.
New Development Bank: Alternatif yang Sudah Beroperasi
New Development Bank bukan eksperimen — ini adalah lembaga yang sudah menyalurkan puluhan miliar dolar untuk pembiayaan infrastruktur dan proyek pembangunan di negara-negara anggota BRICS dan mitra berkembang. Yang membedakannya dari IMF dan Bank Dunia bukan hanya soal asal modal, melainkan kecepatan dan fleksibilitas persetujuan. Proyek energi terbarukan, koneksi digital, dan infrastruktur transportasi yang di institusi Bretton Woods bisa tersangkut bertahun-tahun dalam kondisionalitas politik, di NDB bisa bergerak lebih cepat dengan persyaratan yang lebih sesuai dengan prioritas negara berkembang.
Bagi Indonesia, akses ke NDB membuka jalur pembiayaan yang tidak selalu mengikat dengan persyaratan politik Barat. Ambisi infrastruktur Prabowo — dari konektivitas digital hingga transisi energi — membutuhkan modal berskala besar yang tidak bisa dipenuhi dari APBN sendirian. NDB adalah salah satu sumber yang kini terbuka secara formal sejak Indonesia menjadi anggota penuh BRICS.
Pembayaran Tanpa Dolar: Eksperimen yang Meluas
Yang lebih ambisius — dan lebih berisiko — adalah agenda de-dolarisasi BRICS. Skema pembayaran trilateral dan multilateral dalam mata uang lokal sudah diuji antara China, Rusia, Brasil, India, dan secara bertahap Indonesia. Renminbi, rubel, real, dan rupiah mulai digunakan dalam transaksi bilateral tertentu tanpa melalui sistem koresponden berbasis dolar. Beberapa negara BRICS dan anggota ASEAN juga sudah mengoperasikan koneksi pembayaran lintas batas berbasis sistem lokal yang menghindari SWIFT.
Namun penting untuk tidak melebih-lebihkan sejauh mana sistem ini sudah berfungsi. Dolar masih mendominasi lebih dari 80 persen transaksi perdagangan global. SWIFT masih menjadi tulang punggung sistem pembayaran internasional. Sistem BRICS yang sedang dibangun lebih tepat disebut sebagai lapisan cadangan — berguna untuk situasi di mana sanksi atau tekanan AS memutus akses ke sistem utama, tetapi belum cukup matur untuk menggantikannya secara penuh.
Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mewaspadai risiko yang melekat: volatilitas mata uang lokal yang lebih tinggi dibanding dolar, keterbatasan likuiditas dalam mata uang mitra tertentu, dan potensi ketergantungan baru pada renminbi jika skema de-dolarisasi terlalu condong ke arah yuan. Strategi yang paling realistis bagi Indonesia bukan de-dolarisasi penuh, melainkan diversifikasi sistem pembayaran — mengurangi risiko ketergantungan tunggal tanpa menutup akses ke sistem yang sudah terbukti efisien.
Peluang yang Harus Dikelola dengan Cermat
Bagi Indonesia, bergabung dengan ekosistem ekonomi BRICS adalah keputusan yang sudah diambil — dan manfaatnya nyata. Akses ke pasar lebih dari tiga miliar orang, pembiayaan NDB, dan jaringan perdagangan dengan anggota BRICS yang mencakup mitra dagang terbesar Indonesia adalah modal yang signifikan. Yang dibutuhkan adalah strategi yang memastikan Indonesia tidak terjebak dalam ketergantungan baru — baik pada renminbi China maupun pada narasi anti-AS yang bisa merusak hubungan Jakarta dengan Washington dan Brussels.
Posisi yang secara konsisten dipertahankan Indonesia — non-alignment aktif, keanggotaan BRICS bersamaan dengan proses aksesi OECD — adalah kerangka yang tepat. Tantangannya adalah mengoperasikan kerangka itu dalam kondisi di mana tekanan untuk memilih sisi semakin keras, dan di mana sistem ekonomi paralel yang sedang dibangun BRICS semakin sulit untuk dinikmati manfaatnya tanpa sekaligus menanggung risiko politiknya.
- “BRICS jalan ketiga Indonesia poros alternatif” — /geopolitik/brics-jalan-ketiga-indonesia-poros-alternatif-2026/
- “BRICS FMM New Delhi krisis Asia Barat” — /geopolitik/brics-fmm-new-delhi-iran-uae-selat-hormuz-2026/
- “ekonomi global rapuh inflasi rupiah emas” — /ekonomi-global/ekonomi-global-rapuh-inflasi-rupiah-emas-2026/
- “Indonesia BRICS FMM Sugiono perdamaian” — /nasional/indonesia-brics-fmm-sugiono-perdamaian-2026/
- “dampak inflasi global perang AS Iran” — /ekonomi-global/dampak-perang-as-iran-harga-minyak-inflasi-global-2026/
