Ironi Pemutakhiran Pajak Jambi: Proyek Fiktif Berbuah Tersangka, Negara Rugi Rp1,3 Miliar
ininih.com, JAMBI — Upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jambi tercoreng oleh praktik rasuah yang sistematis. Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi secara resmi menetapkan dan menahan lima orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi belanja konsultansi pemutakhiran pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2024.
Kepala Kejari Jambi, Kamin, dalam keterangannya pada Kamis, mengungkapkan bahwa kasus ini melibatkan pejabat tinggi hingga pihak swasta. Salah satu tersangka utama adalah NE, yang menjabat sebagai Kepala BPPRD Kota Jambi tahun 2024 sekaligus Pengguna Anggaran (PA), dan kini menduduki posisi sebagai Kepala Disperindag Kota Jambi.
Empat tersangka lainnya meliputi ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HW selaku PNS Dinas PUPR yang berperan sebagai broker, NAS selaku Direktur PT Bumi Harmoni Indoguna (penyedia), serta RS selaku tenaga pendukung/surveyor perusahaan tersebut.
Pengaturan Tender dan Kickback Fee 25 Persen
Berdasarkan hasil penyidikan, kasus ini bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan sebuah konspirasi busuk yang dirancang sejak awal tahun. Tersangka NE dan ID terbukti bersekongkol sebelum tender dimulai, melibatkan HW dan NAS, untuk memastikan PT Bumi Harmoni Indoguna keluar sebagai pemenang proyek bernilai pagu Rp1,8 miliar.
Di balik penunjukan tersebut, terendus adanya komitmen jahat berupa kickback fee sebesar 25 persen dari total anggaran setelah dipotong pajak untuk diserahkan kepada PA dan PPK.
Ironisnya, meski proyek dikucurkan hingga pencairan mencapai 100 persen, pekerjaan pemutakhiran pajak tersebut ternyata fiktif dan tidak bernilai manfaat. Tersangka HW, NAS, dan RS terbukti mangkir dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), tidak melakukan survei dan validasi subjek serta objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bahkan tega tidak membayarkan honor tenaga ahli serta memalsukan tanda terima pembayaran gaji.
Guna menutupi kejahatan ini, para pelaku merekayasa seolah-olah data inventori pajak telah divalidasi bersama ketua RT dan lurah—sebuah prosedur fiktif yang membuat tujuan pengadaan data dan aplikasi terintegrasi gagal total. Berdasarkan audit Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, praktik lancung ini menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp1.378.180.183.
Lemahnya Pengawasan dan Pengkhianatan Terhadap Publik
Kasus ini menyisakan sorotan tajam dan keprihatinan mendalam bagi publik Kota Jambi. Bagaimana mungkin sebuah instansi yang bertugas mengelola dan menggenjot pendapatan pajak justru menjadi sarang praktik bancakan anggaran?
- Pertama, fenomena ini memperlihatkan rapuhnya sistem pengawasan internal di lingkup birokrasi pemerintahan daerah. Proyek berharga miliaran rupiah dengan output strategis untuk pelayanan publik dapat dengan mudah dikendalikan melalui permufakatan jahat dari hulu ke hilir.
- Kedua, keterlibatan pejabat yang berpindah posisi—dari Kepala BPPRD ke Kepala Disperindag—menjadi preseden buruk terhadap tata kelola rotasi jabatan dan integritas aparatur sipil negara (ASN).
Kini, kelima tersangka harus mendekam di Lapas Kelas IIA Jambi dan Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan lanjutan. Mereka dijerat dengan pasal berlapis terkait tindak pidana korupsi, termasuk UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Tipikor.
Publik kini menaruh harapan besar kepada Kejari Jambi untuk tidak berhenti pada penetapan lima tersangka ini saja. Penegakan hukum yang transparan dan tuntas harus dibuktikan, termasuk mengusut tuntas aliran dana kickback fee guna memastikan efek jera bagi para pelaku penjahat kerah putih (white-collar crime) di tanah beruntun.
