Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya Jadi Tersangka Korupsi Program MBG

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025–2026 pada Rabu (3/6/2026). Penetapan tersangka ini juga menjerat dua mantan Wakil Kepala BGN, yaitu Sonny Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Keputusan tersebut diumumkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah serangkaian pemeriksaan mendalam terhadap ketiga mantan pimpinan lembaga yang mengelola program strategis nasional tersebut.

Kejagung menyatakan bahwa penyidik telah mengumpulkan setidaknya dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status ketiganya dari saksi menjadi tersangka. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa ketiganya disangka melanggar Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Usai penetapan tersangka, Dadan dan kedua rekannya langsung ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Kasus ini bermula dari penyelidikan atas tata kelola program MBG yang mengelola anggaran sangat besar. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp85,27 triliun untuk program tersebut, yang kemudian melonjak menjadi Rp268 triliun pada tahun 2026. Kejagung mendapati dugaan penyimpangan dalam penunjukan yayasan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan yang ditunjuk tidak memenuhi syarat dan memiliki keterkaitan afiliasi dengan para tersangka. Menurut penyidik, proses verifikasi pada portal mitra BGN diduga telah diatur sehingga yayasan-yayasan tersebut tetap mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari.

Selain manipulasi mitra SPPG, ketiga tersangka juga diduga melakukan pelanggaran hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Penyidik menemukan indikasi mark-up (penggelembungan harga) serta pengadaan fiktif untuk sejumlah barang yang dinilai tidak mendukung operasional MBG. Barang-barang tersebut antara lain 21.801 unit motor listrik dengan anggaran sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan, 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inci yang dinilai tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Penetapan tersangka ini terjadi kurang dari 24 jam setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot ketiganya dari jabatan. Pada Selasa (2/6) malam, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional berdasarkan hasil evaluasi selama 1,5 tahun terakhir. Beberapa masalah yang mengemuka antara lain terkait kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola, hingga menjaga kualitas makanan yang telah ditetapkan. Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menjadi kepala BGN, didampingi dua wakil kepala BGN baru, yaitu Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

Dalam proses penyidikan, Kejagung juga melakukan penggeledahan di Kantor BGN Jakarta pada Rabu dini hari. Petugas keamanan menyebut para karyawan BGN tidak diperbolehkan masuk ke dalam kantor selama penggeledahan masih berlangsung. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di kediaman para tersangka untuk mengamankan barang bukti lebih lanjut.

Analitis ke depan

Penetapan tersangka mantan pimpinan Badan Gizi Nasional menjadi tamparan keras bagi tata kelola program strategis yang meny meny menyentuh hajat hidup orang banyak. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedianya menjadi unggulan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dari hulu, justru tercoreng oleh skandal dugaan korupsi yang sistematis—melibatkan yayasan afiliasi, mark-up pengadaan, hingga potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Ke depan, Kejagung masih akan terus mengembangkan penyidikan. Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan bahwa penyidik masih mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang mungkin turut serta dalam skema korupsi tata kelola MBG. Kementerian Keuangan juga siap berkoordinasi bersama Kejagung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bertukar data dalam kasus ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Kemenkeu siap berkoordinasi bersama Kejagung serta BPKP untuk bertukar data dalam kasus korupsi di BGN. Ia juga mengkonfirmasi bahwa anggaran BGN pada tahun 2026 akan dipangkas dari Rp335 triliun menjadi sekitar Rp268 triliun.

Bagi pemerintah, kasus ini menjadi ujian nyata komitmen pemberantasan korupsi di jajaran birokrasi. Langkah cepat Presiden Prabowo mencopot para petinggi BGN sebelum penetapan tersangka menunjukkan keseriusan, namun publik masih menanti apakah proses hukum akan berjalan transparan dan tuntas hingga ke akar-akar kejahatan. Jika tidak, skandal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengkhianati harapan jutaan anak Indonesia yang seharusnya menerima manfaat dari program bergizi gratis tersebut.

Internal link:

“Iran hentikan negosiasi dengan AS, gencatan di Lebanon jadi prasyarat” — /konflik-dunia/iran-hentikan-negosiasi-as-israel-serang-lebanon-2026/
“130 konflik aktif dunia di 2026, tertinggi dalam sejarah modern” — /geopolitik/130-konflik-aktif-dunia-wef-2026/
“Trump yakin kesepakatan dengan Iran tercapai pekan depan” — /konflik-dunia/trump-yakin-kesepakatan-iran-pekan-depan-2026/
“Prancis larang Israel ikut pameran pertahanan Eurosatory di Paris” — /konflik-dunia/prancis-larang-israel-eurosatory-2026/
“IMF peringatkan resesi global 2026 jika konflik Timur Tengah berlanjut” — /ekonomi-global/imf-peringatan-resesi-global-2026/